Oleh: Andi Nugroho Saputro, (**)
Setiap tanggal 3 Mei, dunia memperingati Hari Pers Internasional sebagai momentum refleksi atas kebebasan berekspresi, kebebasan pers, dan hak publik untuk memperoleh informasi. Peringatan ini berakar dari Deklarasi Windhoek 1991 yang menegaskan bahwa pers yang bebas, independen, dan pluralistik adalah fondasi mutlak demokrasi.
Namun, di tengah euforia tersebut, muncul sebuah paradoks fundamental: Apakah kebebasan berekspresi benar-benar memperkuat demokrasi, atau justru mendorong liberalisasi kebablasan yang menggerus tanggung jawab publik?
Fondasi Teoritis: Antara Ruang Publik dan Rasionalitas
Secara teoritis, kebebasan berekspresi adalah pilar utama demokrasi liberal. John Stuart Mill dalam On Liberty menekankan bahwa pertukaran gagasan adalah jalan satu-satunya menemukan kebenaran. Senada dengan itu, Jürgen Habermas melalui konsep Public Sphere (Ruang Publik) menegaskan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan komunikasi rasional yang bebas dari distorsi.
Namun, kedua teori ini memiliki prasyarat mutlak: adanya rasionalitas, etika, dan tanggung jawab. Di Indonesia, hak ini dijamin konstitusi melalui Pasal 28E UUD 1945. Reformasi 1998 memang menjadi titik balik yang mengakhiri represi, namun dua dekade kemudian, lanskap ini berubah drastis akibat disrupsi digital.
Fenomena “Kebebasan Brutal” di Era Media Sosial
Kehadiran platform digital seperti X, TikTok, dan Instagram telah mendemokratisasi informasi, mengubah setiap individu menjadi “produsen informasi.” Di satu sisi, partisipasi publik meningkat. Namun di sisi lain, lahir fenomena “kebebasan brutal”—kondisi di mana ekspresi tidak lagi dipandu oleh fakta maupun etika sosial.
Penyalahgunaan kebebasan ini nyata dalam catatan sejarah kontemporer kita:
- Anarki Informasi: Masifnya hoaks pada Pemilu 2019 dan 2024 yang memecah belah akar rumput.
- Erosi Toleransi: Ujaran kebencian berbasis SARA yang kerap dijadikan tameng atas nama “kebebasan berpendapat.”
- Kekerasan Digital: Maraknya doxing, perundungan siber (cyberbullying), hingga trial by social media yang mengabaikan asas praduga tak bersalah.
Dilema Klasik: Freedom vs Responsibility
Kondisi ini membawa kita pada dilema Isaiah Berlin mengenai Two Concepts of Liberty. Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan pesat pada “kebebasan negatif” (bebas dari intervensi), namun masih tertinggal dalam “kebebasan positif” (kemampuan bertindak secara rasional dan bertanggung jawab).
Negara mencoba menyeimbangkan ini melalui instrumen hukum seperti UU ITE dan KUHP. Namun, penerapan regulasi ini pun bak pedang bermata dua; seringkali dikritik karena berpotensi mengkriminalisasi suara kritis dan membungkam oposisi.
Quo vadis kebebasan di Indonesia? Jika dibiarkan tanpa batas, ia akan melahirkan anarki informasi yang merusak kohesi sosial. Jika terlalu dikekang, ia akan membawa kita kembali ke jurang otoritarianisme.
Solusi jangka panjang tidak hanya terletak pada regulasi yang kaku, melainkan pada dua aspek krusial:
- Pendidikan Literasi Media: Membekali masyarakat kemampuan memverifikasi informasi dan memahami konsekuensi hukum serta etika dari setiap unggahan.
- Moderasi Konten Beretika: Mendorong platform digital untuk lebih bertanggung jawab dalam menyaring konten tanpa mencederai prinsip kebebasan berpendapat.
Hari Pers Internasional seharusnya bukan sekadar seremoni kalender. Ini adalah pengingat bahwa kebebasan berekspresi bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai masyarakat yang adil dan beradab.
Tanpa tanggung jawab, kebebasan hanyalah ilusi yang menyesatkan. Tanpa kebebasan, demokrasi akan mati. Indonesia kini berada di persimpangan jalan: Memastikan kebebasan tetap menjadi penjaga demokrasi, atau membiarkannya menjadi ancaman bagi keberlangsungan bangsa itu sendiri.(**)
