JAKARTA – Kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap kas negara dalam tiga tahun terakhir mencapai angka signifikan, yakni Rp1.200 triliun. Capaian tersebut disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dalam rapat kerja bersama DPR RI.
Meski angka tersebut menunjukkan tren positif, Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada capaian makro. Ia menilai masih banyak BUMN yang belum menunjukkan kinerja optimal, bahkan terus mengalami kerugian dan bergantung pada suntikan dana negara.
Menurutnya, ketimpangan ini terlihat dari dominasi beberapa BUMN besar yang menyumbang laba, sementara sejumlah lainnya, termasuk anak dan cucu perusahaan, justru menjadi beban finansial. Kondisi tersebut pada akhirnya mendorong pemerintah untuk kembali mengalokasikan Penyertaan Modal Negara (PMN) guna menutup kekurangan.
Politisi Partai NasDem itu menegaskan pentingnya langkah tegas dari Kementerian BUMN dalam melakukan pembenahan menyeluruh. Ia mendorong agar evaluasi tidak hanya dilakukan pada level induk perusahaan, tetapi juga menyasar seluruh struktur usaha di bawahnya.
“Harus ada keberanian untuk menindak BUMN yang tidak sehat. Jangan sampai keuntungan yang dihasilkan justru tergerus oleh unit usaha yang tidak produktif,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mengusulkan penerapan sistem penghargaan bagi BUMN yang mampu memberikan kontribusi besar bagi negara, sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi untuk meningkatkan kinerja.
Di sisi lain, DPR menilai bahwa kebijakan pemberian PMN yang mencapai puluhan triliun rupiah harus disertai pengawasan ketat dan target kinerja yang jelas. Dengan demikian, dana yang digelontorkan benar-benar berdampak pada perbaikan fundamental perusahaan, bukan sekadar menutup kerugian berulang.
Dengan evaluasi menyeluruh dan kebijakan yang seimbang antara insentif dan sanksi, diharapkan BUMN dapat semakin berkontribusi optimal sekaligus menjaga kesehatan keuangan negara.
