JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP Pemuda LIRA Habibie Mahabbah menjadi sorotan dalam aksi unjuk rasa yang digelar organisasi tersebut di depan Gedung Kementerian Keuangan RI dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Jakarta, Kamis (22/5/2026).
Dalam kapasitasnya sebagai koordinator lapangan, Habibie tampil memimpin langsung jalannya aksi sekaligus menyampaikan sederet kritik tajam terhadap dugaan persoalan korupsi di lingkungan Bea Cukai.
Aksi yang diikuti sekitar 15 pengurus DPP Pemuda LIRA itu juga dihadiri Ketua Umum DPP Pemuda LIRA Adam Irham, Bendahara Umum Yadi, Ketua OKK Muslih, Wakil Ketua Umum Irwan serta jajaran pengurus lainnya.
Dalam orasinya, Habibie menegaskan bahwa persoalan di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut kepercayaan rakyat terhadap negara.
Menurut mantan Bendahara Umum PB HMI itu, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan sinyal tegas terkait pembenahan Bea Cukai saat pidato dalam rapat paripurna DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027.
“Komitmen pemberantasan korupsi selalu digelorakan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu kami meminta Menteri Keuangan benar-benar menjalankan arahan Presiden untuk membersihkan oknum-oknum yang merusak institusi negara,” kata Habibie.
Habibie kemudian mengutip langsung pernyataan Presiden Prabowo yang meminta agar pimpinan Bea Cukai segera diganti apabila tidak mampu melakukan pembenahan.
“Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali Bea Cukai, kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti,” ujar Habibie mengutip pidato Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Habibie, pernyataan Presiden tersebut harus dijadikan peringatan keras bagi seluruh pejabat negara, khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan, agar tidak bermain-main dengan praktik korupsi maupun penyalahgunaan kewenangan.
Ia menegaskan, Pemuda LIRA mendukung penuh agenda pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi yang digaungkan Presiden Prabowo. Karena itu, pihaknya meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertindak cepat dan tidak ragu melakukan evaluasi menyeluruh di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Habibie juga mengaku khawatir jika persoalan di institusi tersebut tidak segera diselesaikan, maka dampaknya bisa meluas terhadap perekonomian nasional dan pelayanan publik.
Dalam orasinya, ia menyinggung sejarah pembekuan lembaga kepabeanan pada era Presiden Soekarno di masa Orde Lama akibat maraknya penyelundupan dan masuknya barang ilegal ke Indonesia. Saat itu, pemerintah mengambil langkah tegas karena praktik-praktik ilegal dianggap merugikan negara dan merusak tata niaga nasional.
“Jangan sampai sejarah buruk itu terulang. Kalau kepercayaan publik terus menurun akibat dugaan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan, dampaknya bukan hanya kepada institusi, tetapi juga kepada masyarakat luas,” tegas Habibie.
Ia menyebut, jika pelayanan Bea Cukai sampai lumpuh atau diblokir akibat persoalan internal yang tak kunjung selesai, maka yang paling terdampak adalah masyarakat, pelaku usaha, hingga para pegawai yang bekerja di sektor kepabeanan.
“Kami tidak ingin ada situasi yang membuat pelayanan Bea Cukai terganggu. Karena itu pembenahan harus dilakukan sekarang juga agar institusi ini kembali dipercaya rakyat,” ujarnya.
Selain Habibie, sejumlah pengurus DPP Pemuda LIRA juga menyampaikan orasi. Ketua Umum DPP Pemuda LIRA Adam Irham meminta Menteri Keuangan menunjukkan keberanian untuk mencopot Dirjen Bea dan Cukai yang namanya disebut dalam fakta persidangan kasus dugaan suap importasi barang.
Dalam aksi itu hadir Ketua Umum DPP Pemuda LIRA Adam Irham, Sekretaris Jenderal DPP Pemuda LIRA Habibie Mahabbah, Bendahara Umum Yadi, Ketua OKK DPP Pemuda LIRA Muslih, Wakil Ketua Umum DPP Pemuda LIRA Irwan, serta sejumlah pengurus lainnya.
Massa aksi secara bergantian menyampaikan orasi terkait dugaan persoalan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Ketua Umum DPP Pemuda LIRA Adam Irham menegaskan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa harus menunjukkan keberanian dan ketegasan dalam melakukan pembenahan internal di tubuh Kementerian Keuangan.
“Saatnya diuji keberanian dan ketegasan Menteri Keuangan Purbaya untuk mencopot Dirjen Bea dan Cukai yang diduga terlibat dalam pusaran korupsi pejabat DJBC,” tegas Adam dalam orasinya.
Menurut Adam, nama Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budi Utama telah disebut dalam fakta persidangan kasus dugaan suap importasi barang yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia menjelaskan, dalam dakwaan Jaksa KPK pada perkara yang menjerat bos Blueray Cargo, John Field, nama Djaka Budi disebut hadir dalam rangkaian pertemuan antara pejabat DJBC dengan sejumlah pengusaha kargo sebelum dugaan pengondisian jalur impor terjadi.
Sementara itu, Ketua OKK DPP Pemuda LIRA Muslih mengungkapkan bahwa berdasarkan isi dakwaan jaksa, pertemuan tersebut dilakukan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, sekitar Juli 2025.
“Dilakukan pertemuan antara pejabat-pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai antara lain Djaka Budi Utama, Rizal Fadillah, Sisprian Subiaksono dan Orlando Hamonangan Sianipar dengan pengusaha-pengusaha kargo,” ujar Muslih membacakan isi dakwaan jaksa KPK.
Wakil Ketua Umum DPP Pemuda LIRA Irwan menilai Menteri Keuangan harus berada di garis terdepan dalam agenda pemberantasan korupsi, khususnya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
“Dengan mendengar uraian berita di atas, hari ini Pemuda LIRA turun ke jalan meminta kepada Menteri Keuangan Pak Purbaya berdiri di garis terdepan dalam pemberantasan korupsi di tubuh Kementerian Keuangan, khususnya di Dirjen Bea dan Cukai, dengan mencopot posisi Djaka Budi dari pimpinan Dirjen Bea dan Cukai,” tegas Irwan.
Di akhir aksi, Habibie membacakan enam tuntutan DPP Pemuda LIRA, mulai dari mendesak pencopotan Dirjen Bea dan Cukai, mendorong bersih-bersih di Kementerian Keuangan, hingga meminta hukuman berat bagi pelaku korupsi yang merugikan negara.
Aksi berlangsung damai dan mendapat pengawalan aparat kepolisian. Massa membawa berbagai poster bertuliskan dukungan terhadap pemberantasan korupsi serta seruan reformasi total di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
