JAKARTA, zonarilia.com – Dunia komedi tanah air kembali disorot tajam menyusul polemik konten yang menjadikan penyandang disabilitas sebagai objek hinaan. Pelawak senior sekaligus budayawan, Dedi “Miing” Gumilar, melayangkan kritik keras atas fenomena komedi yang kehilangan empati. Ia menegaskan bahwa menjadikan keterbatasan fisik sebagai materi lelucon adalah indikator kemunduran adab dan degradasi moral yang serius di ruang publik.
”Komedi itu adalah seni yang cerdas, yang seharusnya memberikan tuntunan dan ruang refleksi, bukan justru merendahkan martabat kelompok rentan. Ketika sebuah konten dengan sadar mengeksploitasi disabilitas hanya demi tawa, di saat itulah komedi kehilangan jiwanya dan berubah menjadi instrumen kebodohan yang berbahaya,” tegas Miing Melalui webinar bertajuk “Difabel Berdaya Bukan Objek Hinaan”, pada hari rabu (20/05/26).
Miing menekankan bahwa komedian memiliki tanggung jawab sosial untuk mencerdaskan, bukan melanggengkan stigma negatif terhadap penyandang disabilitas. Menurutnya, batasan antara satire dan pelecehan kini semakin kabur karena minimnya literasi etika dalam memproduksi konten.
”Saya sangat menyesalkan adanya pihak yang menganggap penghinaan terhadap difabel sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Itu bukan kebebasan, itu adalah penindasan secara verbal. Jika kita terus membiarkan komedi yang tidak beradab ini tumbuh subur, maka kita sedang menormalisasi perilaku diskriminatif kepada anak cucu kita sendiri,” tambah Miing dengan nada tegas.
Senada dengan Miing, komunitas disabilitas yang tergabung dalam berbagai organisasi kini menuntut langkah konkret dari penegak hukum. Kasus yang saat ini diproses di Mabes Polri diharapkan tidak sekadar menjadi formalitas, melainkan menjadi yurisprudensi penting dalam melindungi hak-hak difabel di ruang digital.
Webinar yang digelar komunitas disabilitas baru-baru ini menjadi titik balik bagi gerakan sosial ini. Para tokoh publik dan pemerhati hukum sepakat bahwa:
- Stop Normalisasi: Masyarakat harus berani bersikap tegas dengan memboikot atau melaporkan konten-konten yang diskriminatif dan tidak edukatif.
- Penegakan Etika: Pelaku industri kreatif, terutama stand up comedy, harus segera membenahi kurikulum internal mereka terkait sensitivitas terhadap isu disabilitas.
- Hukum sebagai Pelindung: Kehadiran negara sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa martabat disabilitas terlindungi dari segala bentuk pelecehan, baik di dunia nyata maupun di media sosial.
Melalui rilis ini, komunitas disabilitas mengajak seluruh elemen bangsa untuk kembali menempatkan empati sebagai kompas utama dalam berinteraksi. Ruang publik Indonesia harus menjadi tempat yang aman bagi setiap warga negara, tanpa kecuali, tanpa hinaan, dan tanpa diskriminasi.(zr).
