JAKARTA — Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Fraksi Partai Golkar, Hamka B Kady, menilai pengelolaan RAPBN 2027 harus dilakukan secara efisien, transparan dan akuntabel seiring dengan meningkatnya belanja negara yang diproyeksikan mencapai Rp4.097,2 triliun.
Hamka menyampaikan pandangan tersebut terkait penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangannya oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Dalam RAPBN 2027, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.426 triliun. Sementara belanja negara mencapai Rp4.097,2 triliun dan pembiayaan anggaran sebesar Rp671,2 triliun.
Hamka menilai postur tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas pengelolaan anggaran. Menurutnya, tantangan APBN bukan hanya mencari sumber pendapatan, tetapi juga memastikan belanja negara benar-benar menghasilkan manfaat maksimal.
Ia menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh sekadar dimaknai sebagai pemotongan belanja.
Efisiensi harus diarahkan pada bagaimana pemerintah mampu memperoleh hasil terbaik dengan sumber daya yang tersedia.
Karena itu, Hamka memberikan perhatian terhadap penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk peran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Menurutnya, pengadaan pemerintah memiliki posisi strategis karena menyangkut penggunaan anggaran negara dalam jumlah besar.
Penguatan LKPP diperlukan agar proses pengadaan semakin transparan, kompetitif, efisien dan mampu memberikan value for money bagi negara.
Hamka juga menilai digitalisasi dan perbaikan sistem pengadaan perlu terus didorong untuk mengurangi potensi pemborosan sekaligus meningkatkan kualitas belanja pemerintah.
Setiap proyek dan program yang dibiayai APBN, kata dia, harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas.
Hal tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana uang negara digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan.
Selain persoalan pengadaan, Hamka menyoroti delapan prioritas nasional yang menjadi bagian penting RAPBN 2027.
Prioritas tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur serta perumahan dan ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan.
Menurut Hamka, seluruh prioritas tersebut harus diterjemahkan ke dalam program yang konkret dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
Ia juga mengingatkan agar peningkatan anggaran tidak hanya menghasilkan banyak proyek, tetapi juga memberikan hasil yang terukur.
“Jangan sampai anggarannya besar, tetapi dampaknya kecil. Yang harus kita lihat adalah manfaat akhirnya bagi rakyat,” demikian perhatian Hamka terhadap kualitas belanja negara.
Sebagai anggota Banggar DPR RI, Hamka menegaskan bahwa DPR akan menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan secara optimal dalam pembahasan RAPBN 2027.
Pemerintah dan DPR harus memastikan setiap kebijakan anggaran tetap menjaga kesehatan fiskal sekaligus memberikan ruang bagi pembangunan.
Hamka berharap RAPBN 2027 dapat menjadi instrumen untuk memperkuat perekonomian nasional, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperluas kesempatan kerja dan mempercepat pemerataan pembangunan.
Menurutnya, APBN pada akhirnya harus kembali kepada kepentingan rakyat. Besarnya anggaran negara harus berbanding lurus dengan kualitas pembangunan dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
