SAMARINDA, ZONARILIS.COM – Netralitas Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) kini berada di bawah sorotan tajam publik. Penahanan 11 aktivis dalam demonstrasi maut melawan Gubernur Rudy Mas’ud diduga kuat berkelindan dengan besarnya “guyuran” anggaran APBD Provinsi yang mengalir ke korps Bhayangkara tersebut.
Dua lembaga pemantau, Center For Budget Analysis (CBA) dan Padepokan Hukum Indonesia (PADHI) Kalimantan Timur, secara serentak mendesak Kapolda Kaltim, Irjen Pol Endar Priantoro, untuk segera membebaskan para demonstran guna menepis persepsi negatif publik.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, membeberkan catatan mencengangkan terkait aliran dana dari Pemprov Kaltim kepada Polda Kaltim. Menurutnya, pembebasan 11 pendemo adalah harga mati jika polisi ingin dianggap tetap profesional dan tidak tersandera oleh “politik anggaran”.
”Ada dana jumbo Rp49,9 miliar dari kantong Gubernur Rudy Mas’ud untuk pembangunan Sekolah Yayasan Kemala Bhayangkari. Belum lagi rentetan proyek rehabilitasi SPN dan Mako Brimob yang nilainya miliaran rupiah dari APBD. Wajar jika publik bertanya, apakah penangkapan ini bentuk balas budi atas anggaran tersebut?” tegas Uchok Sky, Sabtu (25/4/2026).
Uchok menilai, besarnya ketergantungan anggaran ini mengaburkan fungsi Polri sebagai pelindung rakyat dan justru terlihat seperti tameng kekuasaan.
Di sisi lain, Ketua PADHI Kaltim, Siswansyah, menyoroti akar masalah kericuhan yang mengakibatkan delapan orang dilarikan ke rumah sakit. Ia menilai kegagalan komunikasi Gubernur Rudy Mas’ud adalah pemicu utama eskalasi di lapangan.
”Sangat tidak gentleman. Saat Pilkada mengemis suara rakyat, tapi saat rakyat datang menagih janji, Gubernur justru bersembunyi di balik layar media sosial. Ini adalah degradasi etika kepemimpinan yang sangat buruk di Kaltim,” semprot Siswansyah.
Sepakat bahwa Kapolda Kaltim seharusnya bertindak sebagai mediator yang memaksa kepala daerah untuk berdialog, bukan justru mengamankan massa dengan cara-cara represif.
”Eskalasi tidak akan berdarah jika Kapolda mampu memaksa Gubernur menemui massa. Kami mendesak 11 aktivis dan mahasiswa segera dibebaskan. Jangan biarkan seragam cokelat menjadi alat bungkam demi kelancaran proyek hibah,” pungkasnya.(Red).
