JAKARTA, ZONARILIS.COM – Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengaudit proyek pengadaan komputer di Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) tahun anggaran 2026. Permintaan ini menyusul temuan adanya disparitas harga yang mencolok pada pengadaan perangkat All-in-One (AIO) yang dinilai melampaui batas kewajaran pasar.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan bahwa berdasarkan pemantauan lembaganya, terdapat selisih harga yang signifikan jika dibandingkan dengan pengadaan pada tahun sebelumnya. Sebagai contoh, rata-rata harga Komputer AIO pada tahun 2026 dipatok mencapai Rp18.075.000 per unit, padahal pada tahun 2025, perangkat dengan spesifikasi serupa hanya dihargai sekitar Rp15.700.000.
“Ada selisih harga sekitar Rp2,3 juta per unit. Angka ini sangat krusial jika dikalikan dengan ribuan unit yang dipesan. KPK harus menyelidiki potensi kerugian negara ini agar tidak menjadi preseden buruk dalam tata kelola anggaran kementerian,” tegas Uchok dalam keterangan persnya, Senin (27/4/2026).
Sepanjang tahun 2026, Sekretariat Jenderal Kemensos tercatat melakukan belanja komputer dalam volume besar yang terbagi dalam beberapa pos anggaran. Selain paket utama senilai Rp84,9 miliar untuk 5.408 unit, terdapat pula pengadaan untuk sarana ketatausahaan sebesar Rp19,5 miliar, sarana laboratorium Rp4,8 miliar, serta sarana perpustakaan Rp3,2 miliar. Akumulasi anggaran yang sangat besar ini dinilai memerlukan pengawasan ekstra ketat agar tidak menjadi celah penyimpangan.
Uchok menambahkan bahwa transparansi di internal Kemensos harus dibuktikan melalui pertanggungjawaban yang jelas. Ia pun meminta lembaga antirasuah untuk memanggil Sekretariat Jenderal serta Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), guna memberikan klarifikasi secara terbuka kepada publik.
“Kami meminta KPK segera memanggil pihak terkait, termasuk Menteri Sosial Gus Ipul. Jangan sampai uang rakyat yang seharusnya dialokasikan untuk jaminan sosial justru menguap dalam proyek pengadaan barang yang tidak akuntabel. Efisiensi anggaran negara harus dimulai dari transparansi di level kementerian,” pungkas Uchok.(Red).
