SAMPANG, Zonarilis.com – Center For Budget Analysis (CBA) secara resmi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan menyelidiki proyek pembangunan Puskesmas Karang Penang di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Desakan ini muncul menyusul temuan kerusakan fisik bangunan yang sangat kontras dengan statusnya yang baru saja diresmikan.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menegaskan bahwa aparat penegak hukum, khususnya KPK, perlu menelusuri adanya potensi kerugian negara atau praktik lancung dalam proyek senilai miliaran rupiah tersebut.
”CBA meminta kepada KPK untuk segera melakukan penyelidikan atas bangunan Puskesmas Karang Penang yang baru diresmikan tersebut. Kondisi fisik bangunan sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan dini yang tidak wajar,” tegas Uchok dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/4).
Puskesmas Karang Penang diketahui baru saja diresmikan oleh Bupati Sampang, Slamet Junaidi, pada Rabu (15/4/2026). Namun, tak berselang lama setelah seremoni tersebut, laporan warga dan bukti visual di lapangan menunjukkan kondisi yang memprihatinkan:
- Kerusakan Struktural Ringan: Lantai di sejumlah titik ditemukan sudah mulai retak.
- Rembesan Air: Plafon bangunan menunjukkan bercak air yang meluas akibat kebocoran atap.
- Risiko Keamanan: Kondisi plafon yang lembap dikhawatirkan dapat mengakibatkan keruntuhan yang membahayakan pasien dan tenaga medis jika tidak segera diperbaiki.
Berdasarkan data yang dihimpun oleh CBA, proyek di bawah naungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang ini menelan biaya yang tidak sedikit. Proyek tersebut memiliki pagu anggaran sebesar Rp7.640.931.600.
”Dengan anggaran mencapai Rp7,6 miliar, seharusnya kualitas bangunan berada pada standar prima. Munculnya retakan dan kebocoran dalam hitungan hari setelah diresmikan mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara spesifikasi pengerjaan dengan realisasi di lapangan,” tambah Uchok.
CBA berharap KPK tidak mengabaikan laporan ini guna memastikan penggunaan anggaran daerah tepat sasaran dan memberikan efek jera terhadap pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan pribadi dari proyek fasilitas kesehatan publik.(Red).
