JAKARTA, Zonarilis.com – Center for Budget Analysis (CBA) membongkar praktik penggunaan anggaran yang dinilai tidak etis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto memperketat ikat pinggang anggaran negara, KKP di bawah komando Sakti Wahyu Trenggono justru terjebak dalam pusaran proyek pencitraan berbiaya fantastis.
Jajang Nurjaman, Koordinator CBA, menyatakan bahwa “kegemukan” anggaran pembuatan video di KKP telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan dan mencederai rasa keadilan masyarakat, khususnya para nelayan yang menjadi subjek program tersebut.
Temuan CBA menyoroti proyek di Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2025. Program “Kampung Nelayan Merah Putih” yang seharusnya berfokus pada kesejahteraan, justru dibebani biaya dokumentasi yang selangit:
- Rp1,2 Miliar dialokasikan hanya untuk satu paket video podcast dan publikasi capaian kinerja.
- Rp1,2 Miliar tambahan dikucurkan untuk pembuatan company profile dan web series program tersebut.
”Total Rp2,4 miliar hanya untuk dua judul video. Ini bukan lagi soal komunikasi publik, tapi pemborosan yang dipaksakan. Saat nelayan butuh solar dan alat tangkap, kementerian justru sibuk belanja konten seharga mobil mewah,” tegas Jajang dalam siaran persnya, Selasa (28/4/2026).
CBA menemukan pola pengadaan yang tidak beraturan di tubuh KKP. Ketimpangan harga antar direktorat menunjukkan tidak adanya standard operating procedure (SOP) harga yang baku, sehingga memicu dugaan bahwa nilai proyek ditentukan secara subjektif.
Sebagai perbandingan, CBA mencatat adanya unit di KKP yang mampu memproduksi video dokumenter dengan biaya hanya Rp100 juta hingga Rp176 juta per paket. Namun, di sisi lain, terdapat paket video di Biro Umum Setjen KKP yang nilainya menembus angka Rp5,3 miliar.
”Ada jurang perbedaan harga yang sangat lebar. Jika satu unit bisa membuat video berkualitas dengan harga Rp100 juta, lantas apa urgensi paket senilai Rp5,3 miliar? Ketimpangan ini adalah sinyal kuat adanya inefisiensi atau bahkan potensi kerugian negara,” tambah Jajang.
Narasi “Sakti” yang melekat pada sosok Menteri KKP juga tak luput dari sorotan. CBA mendesak agar aparat penegak hukum, terutama Kejaksaan Agung, tidak gentar dalam memeriksa aliran dana di kementerian tersebut.
Jajang menutup pernyataan dengan peringatan keras bahwa anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat tidak boleh dijadikan “bancakan” melalui proyek kreatif yang harganya dimark-up. CBA menuntut transparansi penuh dan evaluasi total terhadap seluruh vendor penyedia jasa komunikasi visual di KKP demi menyelamatkan uang negara dari pemborosan yang tidak perlu.(Red)
