JAKARTA, zonarilis.com — Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, mengaku belum ingin terburu-buru mengambil keputusan terkait pengelolaan sampah dan emisi gas metana di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, usai dilantik dalam reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto, belum lama ini.
Jumhur mengatakan, dirinya baru melakukan komunikasi awal dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, namun belum membahas secara teknis persoalan yang ada.
“Saya sudah sepintas ngobrol sama Pak Pramono. Tapi detailnya seperti apa, mungkin nanti. Karena ini kan banyak versi,” ujar Jumhur di Istana Negara dikutip zonarilia Rabu (29/04/2026) dari laman msn.
Menanggapi isu produksi gas metana yang disebut mencapai 6,3 ton per jam di Bantargebang, ia menilai potensi tersebut sebenarnya dapat dimanfaatkan, meski tetap membutuhkan kajian lebih lanjut.
“Tapi intinya itu sebenarnya harusnya bisa. Detailnya nanti, saya baru banget. Satu langkah juga belum,” katanya.
Ia menegaskan langkah awal yang akan dilakukan adalah memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pengelola Bantargebang.
“Saya begitu selesai, langsung janjian sama Gubernur DKI. Kesempatan pertama saya, saya mau jumpa,” ujarnya.
Meski demikian, Jumhur belum memaparkan arah kebijakan spesifik terkait pengelolaan sampah maupun teknologi yang akan digunakan.
“Nanti saja. Saya tidak mau buru-buru,” katanya.
Ia juga mengakui belum ada pembahasan rinci dengan Presiden terkait langkah konkret di sektor lingkungan hidup. “Belum bicara detail dengan Presiden,” tandasnya.
Sementara itu, sebuah unggahan foto lawas yang menampilkan Pramono Anung bersama Jumhur Hidayat di atas mobil komando sekitar 12 tahun lalu kembali diunggah oleh Pramono.
Unggahan tersebut memicu beragam tafsir politik. Sejumlah pihak menilai momen itu menegaskan posisi Pramono sebagai figur lama di lingkaran kekuasaan nasional dengan jejaring politik yang kuat, meski tidak berkaitan langsung dengan isu yang berkembang saat ini, termasuk pengelolaan sampah di Jakarta.
Di lain sisi, isu sampah kembali menjadi sorotan publik setelah mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, dikabarkan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang masih diproses hukum.
Status kepegawaiannya sebagai aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI pun masih menjadi perdebatan.
Di tingkat pusat, sektor lingkungan hidup sebelumnya berada di bawah kepemimpinan Hanif Faisol Nurofiq. Kompleksitas persoalan sampah nasional dinilai turut berdampak ke daerah, khususnya di Bantargebang yang kerap disebut telah melebihi kapasitas.
Bahkan, insiden longsor timbunan sampah sempat terjadi dan menimbulkan korban jiwa.
Merespons kondisi tersebut, DPRD DKI Jakarta membentuk Panitia Khusus (Pansus) Sampah untuk menelusuri tata kelola persampahan, termasuk proyek TPST, ITF Sunter, hingga skema pengolahan berbasis investasi serta implementasi regulasi pengelolaan sampah dari sumber.
Persoalan ini dinilai berpotensi membuka “kotak Pandora”, terutama terkait proyek ITF Sunter yang hingga kini masih menyisakan sejumlah masalah. Publik pun menantikan rekomendasi komprehensif dari Pansus.(ZR/Red)
