SURABAYA, Zonarilis.com – Center for Budget Analysis (CBA) kembali membedah indikasi ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran di lingkungan DPRD Provinsi Jawa Timur. Kali ini, sorotan tertuju pada proyek pengadaan konten podcast tahun anggaran 2026 yang dinilai mengalami anomali harga meskipun secara total pagu anggaran mengalami penurunan.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, memaparkan data perbandingan yang menunjukkan adanya tren kenaikan biaya satuan per kegiatan yang patut dicurigai.
Berdasarkan data yang dihimpun, pada tahun 2025 DPRD Jatim mengalokasikan dana fantastis sebesar Rp35 miliar untuk 1.442 kegiatan podcast, dengan rata-rata biaya per episode sebesar Rp24,8 juta.
Memasuki tahun 2026, alokasi tersebut turun menjadi Rp27 miliar untuk 1.080 kegiatan. Namun, setelah dibedah, biaya rata-rata per kegiatan justru membengkak menjadi Rp25 juta.
“Ini sebuah paradoks. Secara total angka memang terlihat ada penurunan sebesar Rp8 miliar, namun secara unit kegiatan justru ada kenaikan harga. Publik perlu mempertanyakan, apakah ini upaya efisiensi yang jujur atau sekadar manipulasi angka agar tidak mencolok?” ujar Uchok dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Kamis (30/4/2026).
Uchok menegaskan bahwa biaya Rp25 juta untuk satu kali produksi podcast bukanlah angka yang kecil. Dengan nilai tersebut, seharusnya output yang dihasilkan memiliki kualitas teknis setara standar industri kreatif profesional dan mampu menjangkau audiens secara masif.
“Jika nilai Rp25 juta per episode hanya menghasilkan konten yang sepi penonton atau sekadar formalitas serapan anggaran, maka patut diduga telah terjadi pemborosan uang negara,” tegasnya.
CBA mendesak adanya transparansi mengenai rincian penggunaan dana tersebut, mulai dari biaya jasa narasumber, sewa alat, hingga biaya promosi digital yang digunakan.
Tak hanya mengkritik dari sisi anggaran, CBA juga meminta lembaga pengawas internal dan aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan audit investigatif terhadap proyek ini. Uchok bahkan menantang KPK dan Kejaksaan untuk turun langsung memantau proses produksi di lapangan.
“APH jangan hanya jadi penonton. Kalau perlu masuk ke studio podcast itu sebagai narasumber sekaligus mengawasi. Pastikan setiap rupiah dari Rp27 miliar itu benar-benar kembali manfaatnya ke rakyat Jawa Timur, bukan hanya berputar di lingkaran rekanan,” pungkasnya.
Hingga berita ini dirilis, redaksi Zonarilis.com masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Sekretariat DPRD Jawa Timur guna mendapatkan klarifikasi terkait rincian kenaikan biaya satuan pada program podcast tahun 2026 tersebut.(Red)
