JAKARTA, Zonarilis.com – Sebuah interaksi singkat di pelataran Gedung Merah Putih KPK pada Jumat (8/5/2026) mendadak menjadi diskursus hangat. Salam yang dititipkan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut), untuk Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), disebut-sebut bukan sekadar basa-basi antar-kolega.
Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai salam tersebut sebagai sinyal “panas” atas kebijakan anggaran di Kementerian Sosial. Dalam keterangannya pada Senin (11/5/2026), Uchok membedah sebuah temuan yang mengusik rasa keadilan publik: proyek pengadaan kompor dengan harga yang tidak masuk akal.
Analisis mendalam CBA mengungkap bahwa sejak tahun 2025, Kemensos di bawah kendali Gus Ipul konsisten mengalokasikan anggaran fantastis untuk alat memasak. Pada termin pertama tahun 2025, negara menggelontorkan Rp1,8 miliar hanya untuk 264 unit kompor SR 1C, yang berarti satu unitnya dihargai Rp7 juta.
Alih-alih dievaluasi, tren belanja ini justru kian “membara”. Masih di tahun yang sama, Kemensos kembali memborong kompor dengan total anggaran Rp5,3 miliar, di mana harga satuan per unitnya melambung hingga Rp13.255.000. Angka yang sama kembali muncul pada tahun anggaran 2026 melalui pengadaan 416 unit kompor dengan total nilai Rp5,5 miliar.
”Spesifikasi macam apa yang dibeli Kemensos? Dengan harga belasan juta rupiah per unit, publik patut bertanya apakah kompor ini berbahan baku emas atau memiliki teknologi luar biasa yang tidak dimiliki kompor pada umumnya,” ujar Uchok Sky dengan nada menyindir.
CBA melihat adanya kontradiksi tajam antara fungsi kompor sebagai alat bantu sosial dengan nilai anggarannya. Uchok mengkhawatirkan bahwa “kompor” dalam kamus Kemensos saat ini bukan lagi alat untuk memasak nasi bagi rakyat, melainkan instrumen untuk “memanaskan” penyerapan anggaran proyek.
Demi menjaga kredibilitas institusi, Uchok mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera membuka penyelidikan. Langkah hukum diperlukan guna memastikan tidak ada kebocoran uang negara dan untuk menjamin bahwa anggaran sosial benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara efisien.
Sebagai pengingat, Uchok membandingkan proyek ini dengan program distribusi kompor biomassa di Aceh Timur beberapa waktu lalu. Saat itu, pemerintah sanggup menyediakan 244 unit kompor rakyat dengan total biaya hanya Rp61 juta—atau sekitar Rp250.000 per unit.
”Perbandingannya sangat menyakitkan. Anggaran satu unit kompor mewah saat ini setara dengan puluhan kompor yang bisa dibagikan langsung ke rakyat di pelosok desa,” tegasnya.
Ia menutup dengan peringatan keras agar transparansi segera dikedepankan. Jangan sampai “bara api” dari pengadaan kompor mewah ini justru membakar habis kepercayaan publik terhadap Kementerian Sosial yang seharusnya menjadi benteng terakhir perlindungan sosial bagi warga miskin.(ZR/Red).
