JAKARTA, zonarilis.com — Delapan puluh satu tahun sudah bendera Merah Putih berkibar di langit Nusantara. Setiap tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan selalu disambut dengan seremoni megah, letupan kembang api yang membelah malam, serta lantunan lagu kebangsaan yang bergema nyaring dari istana hingga gang-gang sempit permukiman padat. Namun, di balik riuh tepuk tangan dan kemeriahan perlombaan rakyat, tersimpan kepahitan mendalam yang terus dipaksa mengendap oleh waktu.
Kata “MERDEKA” dipajang di setiap sudut jalan, tetapi angka pengangguran terus membengkak tanpa kepastian. Pendidikan diagungkan di atas kertas, sementara kebodohan seolah sengaja dipelihara oleh sistem yang enggan berpihak kepada keadilan sosial. Di satu sisi, kelompok elite terus melipatgandakan harta dan kekuasaan; di sisi, kaum marjinal semakin terpinggirkan—diusir dari tempat tinggalnya, digusur atas nama pembangunan, dan dibiarkan terseok-seok hanya untuk menyambung hidup esok hari.
Di negeri yang kian diuji ini, rakyat justru dituntut untuk selalu kuat dan sehat. Sakit berarti ancaman kebangkrutan, dan sekarat berarti menanti keajaiban yang tak pernah datang.
”Kita dipaksa berbaris rapi di bawah terik matahari, mengerek bendera, dan memekikkan kata ‘Merdeka!’ dengan tenggorokan yang kering. Mengapa kita harus terus bertepuk tangan untuk kebebasan yang tak pernah kita rasakan? Mengapa kita dipaksa memasang senyum palsu dalam sandiwara seremonial tahunan, seolah perut yang lapar dan masa depan yang gelap bisa kenyang hanya oleh teriakan yel-yel kebangsaan?”
Menanggapi carut-marut perayaan kemerdekaan yang kian jauh dari substansi kesejahteraan rakyat, Rara selaku aktivis perwakilan Feminis Sosialis (FemSos) melayangkan kritik tajam terhadap sistem yang terus melanggengkan penindasan struktural.
Dalam keterangannya pada Sabtu (15/08/26), Rara FemSos menegaskan bahwa beban terberat dari kegagalan negara ini paling telak dirasakan oleh kelompok rentan, khususnya perempuan dari kelas pekerja yang setiap hari harus berjuang di tengah himpitan ekonomi dan kebijakan yang tidak adil.
”Kemerdekaan perempuan dan kaum marjinal tidak akan pernah tercapai selama sistem ekonomi politik hari ini terus merampas ruang hidup dan menempatkan rakyat sebagai komoditas. Apa yang kita saksikan selama 81 tahun ini bukanlah perayaan kebebasan, melainkan perayaan atas langgengnya eksploitasi yang dibungkus dalam balutan nasionalisme semu,” tegas Rara.
Kritik serupa turut dialamatkan pada penegakan hukum di tanah air. Ketimpangan sosial yang tajam menciptakan sistem hukum yang timpang pula.
”Hukum di negeri ini bekerja seperti guillotine bagi kaum proletariat, tetapi mendadak tumpul dan melengkung di hadapan para petinggi beserta anak cucu mereka. Keadilan dijual eceran; rakyat kecil yang mencuri karena lapar membusuk di penjara, sementara elite perampok triliunan rupiah tetap melambaikan tangan di depan kamera.”
Selama 81 kali perayaan ini berulang, esensi kemerdekaan justru semakin asing di telinga rakyat kecil. Berbagai kebijakan publik dinilai lahir bukan untuk melindungi golongan yang lemah, melainkan demi melayani pemilik modal dan merawat kepentingan dinasti penguasa.
Pada akhirnya, kemerdekaan yang dirayakan hari ini dinilai telah berubah wujud menjadi panggung teater yang mahal. Perayaan tersebut bukan lagi tentang merayakan kebebasan rakyat, melainkan merayakan “kemerdekaan para pejabat” dari rasa tanggung jawab dan nurani kemanusiaan.
Melalui manifesto ini, sebuah pertanyaan besar dilayangkan kembali kepada publik: Sampai kapan kita harus berpura-pura merdeka di atas tanah yang terus merampas hak-hak rakyatnya sendiri?
Redaksi zonarilis.com membuka ruang seluas-luasnya bagi tanggapan, sanggahan, maupun diskursus konstruktif dari berbagai pihak demi merawat kewarasan publik.(red).
