JAKARTA, Zonarilis.com– Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Muhamad Taufik Zoelkifli (MTZ), memberikan pernyataan resmi terkait tata kelola dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta status kepemilikan saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT Delta Djakarta Tbk. Dalam keterangannya pada Senin (11/05), MTZ menegaskan bahwa keterbukaan informasi dan pertimbangan moral wajib menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan pengelolaan aset daerah.
MTZ mengingatkan bahwa setiap rupiah penyertaan modal daerah merupakan aset publik yang bersumber dari pajak rakyat, sehingga pengawasan terhadap kinerja keuangan perusahaan daerah bersifat mutlak. Menurutnya, masyarakat Jakarta berhak mengetahui secara transparan apakah perusahaan tersebut mencatatkan laba atau rugi, serta memastikan distribusi dividen dilakukan secara optimal dan akuntabel agar manfaatnya dirasakan nyata oleh warga.
Terkait dinamika besaran dividen, MTZ mengajak publik untuk memahami indikator korporasi secara mendalam melalui Dividend Payout Ratio (DPR). Ia menjelaskan bahwa dividen yang rendah tidak selalu berarti kerugian bagi publik, melainkan seringkali merupakan strategi penguatan internal perusahaan. Laba yang ditahan umumnya dialokasikan untuk kepentingan ekspansi, modal kerja, atau cadangan kas guna mitigasi risiko ekonomi. Meski secara historis PT Delta Jakarta dikenal royal membagikan dividen, MTZ menekankan bahwa penilaian perusahaan harus mengedepankan aspek keberlanjutan (sustainability) jangka panjang daripada sekadar mengejar keuntungan jangka pendek.
Sebagai poin penutup yang krusial, MTZ menegaskan kembali posisi Fraksi PKS yang tetap konsisten mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera melepas kepemilikan saham di PT Delta Djakarta Tbk. Baginya, langkah ini bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan komitmen moral yang mendasar. Berdasarkan prinsip Rahmatan lil ‘Alamin, PKS memandang kepemilikan saham di industri alkohol sulit diselaraskan dengan nilai ideologis dan moralitas yang diusung.
MTZ menilai dampak sosial atau mudharat yang ditimbulkan oleh industri alkohol jauh lebih besar dibandingkan manfaat materiil yang diterima daerah. Langkah pelepasan saham ini pun dinilai selaras dengan aspirasi yang telah disuarakan sejak era kepemimpinan Anies Baswedan demi kemaslahatan warga Jakarta secara luas. “Bagi kami di Fraksi PKS, komitmen untuk menjual saham PT Delta tetap tidak berubah. Kami memandang bahwa keberkahan pembangunan Jakarta akan lebih terjaga jika kita menjauhi sektor-sektor yang memberikan dampak sosial negatif bagi masyarakat,” pungkas MTZ.(ZR).
