JAKARTA — Persoalan sampah di Jakarta kini tidak lagi sekadar menjadi isu kebersihan kota. Dengan produksi sampah harian yang mencapai ribuan ton dan kapasitas TPA Bantargebang yang semakin terbatas, ibu kota membutuhkan langkah penanganan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan.
Berbagai pendekatan teknologi mulai didorong untuk mengurangi beban sampah perkotaan hingga study ke luar negeri. Sejumlah program pengolahan modern hingga penguatan infrastruktur menjadi bagian dari strategi yang sedang disiapkan pemerintah dan berbagai pihak.
Namun di tengah dorongan tersebut, muncul pertanyaan penting, apakah pengelolaan sampah Jakarta akan dibangun sebagai sistem jangka panjang atau hanya berhenti pada pola pengadaan proyek semata? Yang penting sampah berkurang.
Di berbagai negara, ekonomi sirkular saat ini justru menjadi arah baru pembangunan global. Laporan berbagai lembaga internasional menyebut potensi ekonomi sirkular dunia diperkirakan mencapai puluhan triliun dolar dalam beberapa dekade ke depan melalui pemanfaatan ulang material, pengurangan limbah, daur ulang, hingga efisiensi sumber daya yang sudah mulai dikejar sejumlah negara maju.
Artinya, sampah kini tidak lagi dipandang sebagai beban lingkungan semata, tetapi sebagai sumber ekonomi baru yang diperebutkan banyak negara. Sebagai kota metropolitan dan pusat konsumsi nasional, Jakarta sebenarnya memiliki peluang besar menjadi pusat ekonomi sirkular di Indonesia. Volume sampah rumah tangga, pasar, kawasan usaha, hingga industri yang setiap hari dihasilkan ibu kota merupakan sumber material ekonomi yang sangat besar apabila mampu dikelola secara terintegrasi.
Di sisi lain, pemerintah pusat juga terus mendorong percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis teknologi, termasuk PSEL di sejumlah daerah. Langkah tersebut menunjukkan bahwa persoalan sampah telah dipandang sebagai isu strategis nasional sekaligus peluang ekonomi masa depan.
Karena itu, daerah perlu memastikan agar tidak hanya menjadi penonton ketika sampah mulai memiliki nilai ekonomi besar. Dengan semakin berkembangnya teknologi pengolahan sampah dan munculnya berbagai proyek TPS terpadu, PSEL, hingga sistem pengolahan modern lainnya, maka kebutuhan terhadap tata kelola yang terintegrasi akan semakin nyata di masa depan.
Jakarta membutuhkan sistem riil yang mampu menghubungkan masyarakat maupun komunitas, teknologi, pasar, dan industri pengolahan dalam satu ekosistem yang berkelanjutan, sehingga nilai ekonomi dari pengelolaan sampah tidak hanya dimonopoli segelintir kelompok, tapi dikembalikan kepada warga mulai dari rumahnya sendiri.
Di lapangan, banyak bank sampah dan komunitas pengelola lingkungan justru menghadapi persoalan klasik, hasil produksi tidak terserap pasar. Tidak sedikit kelompok masyarakat yang memproduksi kompos secara mandiri, namun akhirnya hanya menumpuk karena tidak ada sistem pembelian yang jelas. Di samping itu, produk kompos siap pakai tidak serta merta disebut pupuk, karena harus melewati berbagai perijinan dan uji lab.
Masyarakat yang punya kreativitas tinggi, hanya mentok pada produk media tanam yang ujungnya hanya dibagikan cuma-cuma atau untuk dipakai sendiri karena produktifitas tinggi tapi minim pembeli.
Akibatnya, semangat masyarakat untuk memilah sampah sering berhenti di tengah jalan. Begitu juga mengenai produk seperti limbah plastik, bank sampah masih bergantung pada pihak swasta yang serius membeli limbah. Namun sayang, itu hanya limbah tertentu saja seperti plastik, aneka logam, oli maupun minyak jelantah. Sistem khusus mengenai limbah organik ini belum dilirik secara serius, belum lagi adanya kategori plastik tertolak yang tidak bisa diuangkan.
Padahal, budaya pemilahan sampah sebenarnya dapat tumbuh secara alami apabila masyarakat melihat adanya nilai ekonomi yang nyata. Ketika sampah memiliki harga, memiliki pasar, dan mampu menambah pendapatan warga, maka kesadaran lingkungan akan bergerak lebih cepat dibanding sekadar kampanye atau program seremonial.
Karena itu, sejumlah komunitas pemerhari lingkungan mulai mendorong perlunya badan khusus atau BUMD yang dapat berfungsi sebagai offtaker dan aggregator hasil pengolahan sampah masyarakat, mulai dari kompos, material daur ulang, hingga produk turunan lainnya.
Badan ini dinilai dapat menjadi penghubung antara komunitas, pasar, industri, dan proyek pengolahan modern yang sedang berkembang. Dengan demikian, ekonomi sirkular tidak berhenti di tingkat komunitas, tetapi benar-benar menjadi bagian dari sistem ekonomi kota. Sampah bisa jadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan sesuatu yang omong kosong ketimbang menjadi PAD gelap yang masuk kantong oknum dinas terkait.
Selain itu, kebocoran dalam rantai ekonomi sirkular Jakarta saat ini masih tergolong tinggi. Banyak material bernilai ekonomi kembali tercampur, tidak terserap industri, atau berakhir di tempat pembuangan akhir akibat lemahnya tata kelola dan distribusi.
Dalam konteks ini, teknologi memang dibutuhkan. Namun pengelolaan sampah tidak bisa hanya bertumpu pada pembangunan fasilitas dan pengadaan alat semata serta barang dan jasa. Sistem sosial, pasar, dan partisipasi masyarakat tetap menjadi fondasi utama keberhasilan pengelolaan sampah perkotaan.
Diskusi mengenai darurat sampah Jakarta pun diharapkan tidak hanya menjadi ruang membahas infrastruktur, tetapi juga menjadi katalisator lahirnya kebijakan yang mampu menghubungkan teknologi dengan ekonomi kerakyatan berbasis komunitas atau warga.
Sebab pada akhirnya, kota yang bersih tidak hanya dibangun oleh mesin yang modern, tetapi juga oleh sistem yang mampu menghidupkan partisipasi warganya. ***
Artikel ini ditulis berdasarkan hasil rapat redaksi zonarilis pada 15 Mei 2026.
