JAKARTA, Zonarilis.com – Gelombang pemadaman listrik massal yang kembali melumpuhkan sejumlah provinsi di Sumatera pada Jumat (22/05/2026) memicu gelombang kritik tajam. Ketua Padepokan Hukum Indonesia, Mus Gaber, menegaskan bahwa kejadian berulang di wilayah Sumatera Bagian Utara (SBU) hingga Sumatera Bagian Tengah (SBT) bukan lagi sekadar gangguan teknis, melainkan sinyal bahaya akan kegagalan tata kelola manajemen PLN.
Mus Gaber menilai, dalih gangguan pada sistem transmisi 275 kV Rumai–Muaro Bungo yang menjadi penyebab pemadaman total tersebut sudah menjadi “lagu lama” yang tidak lagi bisa diterima oleh masyarakat. Ia menyoroti bahwa ketidakmampuan PLN dalam mengantisipasi dan memitigasi pola gangguan yang sama menunjukkan adanya krisis kepemimpinan dan buruknya evaluasi sistem secara menyeluruh.
”Kejadian yang berulang dengan pola yang identik adalah bukti nyata adanya kelalaian. Jika sistem tidak dibenahi secara total—dari sisi SDM hingga infrastruktur—maka wajar jika publik mempertanyakan keseriusan PLN dalam menjaga ketahanan energi nasional,” tegas Mus Gaber dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (22/05).
Lebih jauh, ia menekankan bahwa dampak dari insiden ini tidak main-main. Listrik yang padam secara tiba-tiba telah mengganggu aktivitas vital, mulai dari operasional rumah sakit, dunia pendidikan, hingga operasional industri dan UMKM yang menjadi penggerak ekonomi daerah. Menurut Mus Gaber, negara tidak boleh membiarkan layanan publik yang bersifat krusial dikelola dengan manajemen yang terkesan abai terhadap risiko jangka panjang.
Sebagai langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan publik, Mus Gaber mendesak pemerintah pusat dan Kementerian BUMN segera mengambil langkah tegas berupa audit independen. Audit ini diharapkan mampu membedah secara transparan apakah kerapuhan sistem PLN disebabkan oleh kegagalan perencanaan infrastruktur, minimnya pengawasan, atau ketidakmampuan manajerial dalam mengelola krisis.
”Permintaan maaf saja tidak cukup. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa sistem kelistrikan kita ke depan tidak akan mudah tumbang. Harus ada evaluasi jabatan bagi mereka yang bertanggung jawab atas kegagalan mitigasi ini,” pungkasnya.(ZR).
