JAKARTA, zonarilis.com – Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali memicu polemik. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada ketimpangan alokasi anggaran furnitur yang dianggap mencederai rasa keadilan publik. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, membeberkan adanya jurang perbedaan nilai yang sangat lebar antara fasilitas kantor Wakil Presiden dengan sarana ibadah di kawasan IKN.
Data CBA mengungkap bahwa pada tahun 2026, pemerintah mengalokasikan dana fantastis sebesar Rp33,3 miliar khusus untuk furnitur Kantor Istana Wakil Presiden. Sementara itu, untuk Masjid Negara—yang diproyeksikan sebagai pusat ibadah ribuan orang—anggaran furnitur dan perlengkapannya justru hanya dipatok Rp1,8 miliar.
Bagi Uchok Sky, angka Rp33,3 miliar untuk perabot kantor adalah bentuk pemborosan yang tidak sensitif terhadap situasi ekonomi nasional. Ia menyebut perbandingan ini sebagai sebuah ironi yang nyata.
“Nilainya belasan kali lipat lebih mahal furnitur kantor pejabat daripada perlengkapan rumah Allah. Ini jelas sebuah ketimpangan prioritas yang sangat kontras. Seolah-olah kemegahan ruang kerja seorang pejabat negara jauh lebih vital daripada kenyamanan fasilitas publik untuk beribadah,” sindir Uchok, Sabtu (23/5/2026).
Kritik Uchok tidak berhenti pada angka. Ia secara terbuka menyentil posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang nantinya akan menempati fasilitas tersebut. Ia menggambarkan bahwa kemewahan interior yang disiapkan akan membuat suasana kantor jauh dari kesan pelayanan publik, melainkan lebih menyerupai kediaman seorang sultan.
“Jika hari ini Wapres Gibran berkantor di sana, suasana hatinya pasti seperti sedang menempati istana yang siap menggantikan posisi Presiden. Ruang itu bukan lagi sekadar tempat bekerja, melainkan monumen kemegahan di atas anggaran yang tidak sedikit,” cetus Uchok.
Fenomena ini, menurut Uchok, menjadi cerminan buruk bagaimana pemerintah menetapkan skala prioritas. Di saat masyarakat masih bergelut dengan berbagai kebutuhan, alokasi anggaran besar justru terserap untuk estetika fasilitas pejabat tinggi.
“Ini adalah pesan bagi publik bahwa kemewahan pejabat berada di kasta tertinggi, sementara fasilitas keagamaan dan kepentingan umum hanya mendapat porsi ‘sisa’ yang secukupnya. Transparansi anggaran IKN benar-benar dipertanyakan urgensinya,” tutupnya.
Hingga saat ini, pihak terkait belum memberikan klarifikasi mengenai rincian belanja furnitur yang mencapai puluhan miliar tersebut. Publik menanti transparansi apakah angka tersebut memang kebutuhan mendesak atau sekadar kemewahan yang dibungkus dengan jargon pembangunan nasional.(zr).
