JAKARTA, Zonarilis.com – Rangkaian pemadaman listrik skala besar (blackout) yang terus menghantui berbagai wilayah di Indonesia dalam kurun waktu satu tahun terakhir telah memicu kegeraman publik. Menanggapi kondisi tersebut, Padepokan Hukum Indonesia (PHI) secara resmi mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk segera melakukan “pembersihan” besar-besaran di tubuh PT PLN (Persero).
Ketua Padepokan Hukum Indonesia, Mussyanto atau yang akrab disapa Mus Gaber, menegaskan bahwa fenomena blackout yang terjadi secara beruntun—mulai dari Bali, Sulawesi, Aceh, Jakarta, hingga Sumatera—bukanlah sekadar gangguan teknis biasa. Menurutnya, peristiwa tersebut adalah cerminan kegagalan manajerial yang akut dan sistemik dalam tata kelola kelistrikan nasional.
”Kami tidak bisa lagi menoleransi narasi force majeure atas peristiwa yang terus berulang. Ini adalah bukti nyata bahwa manajemen PT PLN (Persero) beserta anak dan cucu perusahaannya telah gagal total dalam menjaga keandalan sistem. Presiden harus segera memerintahkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) untuk mengevaluasi sekaligus mencopot jajaran direksi yang tidak kompeten,” ujar Mus Gaber dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (1/6/2026).
PHI menyoroti dampak destruktif yang ditimbulkan dari kelalaian ini, mulai dari lumpuhnya denyut nadi ekonomi masyarakat, kerusakan aset elektronik warga, hingga terganggunya sektor industri yang berujung pada penurunan kepercayaan investor terhadap infrastruktur strategis nasional.
Lebih jauh, Mus Gaber mendesak agar pemerintah tidak berhenti pada pergantian direksi saja. Ia menuntut dibentuknya Tim Audit Independen Nasional yang melibatkan aparat penegak hukum serta pakar ketenagalistrikan untuk membedah akar persoalan. Bahkan, pihaknya secara eksplisit meminta pengusutan terhadap dugaan praktik jual beli jabatan dalam penempatan posisi strategis di lingkungan BUMN tersebut.
”Kami mencurigai ada faktor non-meritokrasi di balik penempatan pejabat strategis selama ini. Jika sistem kepemimpinan diisi oleh orang yang tidak berdasarkan kompetensi dan integritas, maka jangan heran jika pelayanan publik terus terpuruk. Kami meminta hasil audit dan investigasi ini dibuka transparan kepada publik agar masyarakat tahu siapa yang bertanggung jawab atas kerugian besar yang mereka alami,” tegas Mus Gaber.
Sebagai penutup, PHI menyatakan bahwa langkah ini adalah bentuk kontrol sosial demi menyelamatkan ketahanan energi nasional. Mus Gaber berharap Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keberanian politiknya untuk melakukan perombakan total, demi memastikan PLN kembali ke jalur profesionalisme yang berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan sekadar kepentingan segelintir kelompok.(zr).
