JAKARTA, Zonarilis – Kemiskinan di berbagai wilayah pelosok Indonesia dinilai tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga oleh persoalan struktural yang membuat warga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan.
Temuan tersebut disampaikan dalam riset Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM) yang dipaparkan dalam Podcast Population Corner (Popcorn) bertajuk “Membongkar Akar Kemiskinan Struktural Indonesia”.
Peneliti PSKK UGM, Sri Purwatiningsih, mengatakan banyak masyarakat di wilayah terpencil terjebak dalam poverty trap atau lingkaran kemiskinan akibat keterisolasian dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar.
Menurutnya, sejumlah kebijakan pembangunan yang bersifat top-down sering kali tidak melibatkan masyarakat setempat. Akibatnya, warga kehilangan akses untuk mengelola lahan maupun membangun infrastruktur yang dibutuhkan, sehingga harus menghadapi tingginya biaya transportasi, pendidikan, dan kebutuhan pokok.
“Persoalan kemiskinan bukan sekadar angka statistik, tetapi memiliki akar masalah yang kompleks dan berkaitan dengan aspek sosial, budaya, ekonomi, hingga geografis,” ujarnya dikutip zonarilis, Selasa, (9/6/2026).
Ia menjelaskan, kemiskinan juga dipengaruhi faktor budaya lokal yang dapat menambah beban ekonomi masyarakat. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan minimnya sumber daya pendukung turut mempersempit peluang masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
PSKK UGM juga menilai indikator kemiskinan yang selama ini digunakan masih cenderung berorientasi pada kondisi di Pulau Jawa sehingga kurang relevan diterapkan di sejumlah daerah lain, seperti Papua dan Kalimantan.
Sebagai contoh, saat melakukan pendataan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Fakfak, tim peneliti menyusun indikator kesejahteraan berbasis kondisi lokal. Hasilnya, model tersebut dinilai lebih mampu menggambarkan kondisi riil masyarakat dan membantu pemerintah daerah menyalurkan bantuan secara lebih tepat sasaran.
Untuk mengatasi kemiskinan struktural, pemerintah pusat dan daerah didorong memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar serta mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil.
Menurut Sri Purwatiningsih, peningkatan akses dan konektivitas akan berdampak langsung pada peningkatan daya beli masyarakat, kemudahan memperoleh pelayanan dasar, serta terbukanya peluang ekonomi baru.
“Konektivitas masih menjadi persoalan utama di banyak daerah luar Jawa. Keterbatasan akses membuat masyarakat terisolasi dan sulit meningkatkan kesejahteraannya,” katanya.
Ia menambahkan, upaya pengentasan kemiskinan membutuhkan komitmen kuat dari pemerintah serta dukungan seluruh pemangku kepentingan agar kesejahteraan dapat dirasakan secara merata, terutama oleh kelompok masyarakat yang selama ini berada di wilayah terpinggirkan dan termarginalkan. ***
