Kebumen – Di balik peran strategis Bintara Pembina Desa (Babinsa) sebagai ujung tombak pertahanan teritorial negara, masih terdapat berbagai persoalan mendasar yang memerlukan perhatian serius. Fakta tersebut terungkap dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Kodim 0709/Kebumen, Jawa Tengah, yang diikuti Anggota Komisi I DPR RI Taufiq R. Abdullah.
Dalam kunjungan tersebut, Taufiq tidak hanya menyoroti persoalan aset TNI di wilayah Urutsewu, tetapi juga melakukan pendalaman terhadap kondisi nyata yang dihadapi prajurit di lapangan. Salah satu isu yang menjadi perhatian utamanya adalah kesejahteraan anggota TNI, khususnya Babinsa yang selama ini menjadi garda terdepan TNI AD dalam menjalin hubungan dengan masyarakat di tingkat desa.
Menurut Taufiq, kesejahteraan prajurit merupakan bagian penting dari pembangunan sistem pertahanan negara yang kuat. Ia menegaskan bahwa DPR RI terus mendorong berbagai kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas hidup prajurit agar mereka dapat menjalankan tugas secara maksimal.
“Tentu karena kita kunjungan ke sini banyak hal yang menjadi diskusi kita. Ini juga terkait dengan program dari TNI secara nasional bahwa salah satunya yang utama adalah bagaimana bisa ada satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota,” ujar Taufiq.
Legislator Fraksi PKB tersebut menjelaskan bahwa isu kesejahteraan TNI selama ini menjadi perhatian serius DPR RI. Menurutnya, prajurit yang memiliki dukungan kesejahteraan dan fasilitas yang memadai akan lebih efektif dalam menjalankan tugas pembinaan teritorial, menjaga keamanan wilayah, sekaligus membantu berbagai program pembangunan di daerah.
“Kesejahteraan TNI menjadi isu sentral di DPR dan juga isu sentral di TNI yang terus kita perjuangkan. Alhamdulillah di sini sudah lumayan,” katanya.
Meski demikian, hasil peninjauan di lapangan menunjukkan masih terdapat sejumlah kebutuhan yang belum terpenuhi. Salah satunya adalah fasilitas kendaraan operasional bagi para Babinsa. Taufiq mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih ada Babinsa yang belum mendapatkan sepeda motor dinas sebagai sarana utama dalam menjalankan tugasnya.
Padahal, keberadaan kendaraan operasional sangat penting mengingat wilayah binaan yang harus dijangkau Babinsa sering kali tersebar dan memiliki karakter geografis yang beragam. Dengan dukungan kendaraan yang memadai, mobilitas personel dapat meningkat sehingga pelayanan kepada masyarakat juga menjadi lebih optimal.
“Babinsa kita itu belum semua mendapatkan sepeda motor. Harapannya adalah semua Babinsa harus dapat sepeda motor dinas sehingga mereka lebih nyaman di dalam bekerja,” ungkapnya.
Temuan lain yang menjadi perhatian Komisi I DPR RI adalah belum terpenuhinya kebutuhan personel Babinsa di seluruh desa wilayah Kebumen. Dari sekitar 460 desa yang ada, baru sekitar 330 desa yang memiliki Babinsa dengan surat keputusan resmi penugasan. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kekurangan personel yang cukup signifikan dalam pelaksanaan fungsi pembinaan teritorial.
Menurut Taufiq, keberadaan Babinsa di setiap desa memiliki peran yang sangat penting karena mereka merupakan perpanjangan tangan negara yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, kekurangan personel perlu segera mendapatkan solusi agar seluruh desa memperoleh pelayanan yang sama.
“Belum juga semua desa terisi Babinsa. Dari 460 baru sekitar 330 yang ada skepnya. Artinya mereka resmi sebagai anggota Babinsa,” jelasnya.
Di tengah keterbatasan tersebut, Taufiq memberikan apresiasi kepada jajaran komando di daerah yang berupaya menjaga fungsi pembinaan teritorial tetap berjalan. Melalui kebijakan internal, sejumlah personel diberikan surat perintah untuk melaksanakan tugas-tugas Babinsa meskipun belum memiliki surat keputusan resmi.
Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk kreativitas dan komitmen pimpinan satuan dalam memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan dan pendampingan dari TNI.
“Alhamdulillah ini ada kreativitas dari komandan bagaimana agar tetap fungsi-fungsi Babinsa itu bisa dilakukan dengan cara berupa surat perintah dari komandan untuk melakukan fungsi Babinsa,” tuturnya.
Namun, solusi tersebut ternyata menyimpan persoalan lain. Personel yang menjalankan tugas berdasarkan surat perintah belum memperoleh dukungan operasional sebagaimana Babinsa definitif. Akibatnya, banyak tugas lapangan yang harus dijalankan tanpa dukungan anggaran yang memadai.
Taufiq menilai kondisi tersebut perlu segera menjadi perhatian karena dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan. Di satu sisi mereka tetap dituntut menjalankan fungsi pembinaan wilayah, tetapi di sisi lain dukungan fasilitas dan operasional belum sepenuhnya tersedia.
“Persoalannya adalah bahwa itu bisa dilakukan, mereka bisa bekerja, tetapi dukungan operasional tidak ada. Yang terpenuhi anggarannya tadi baru sekitar 330, jadi masih kurang 130,” tegasnya.
Lebih jauh lagi, Komisi I DPR RI juga menemukan bahwa persoalan fasilitas tidak hanya dialami para Babinsa. Dari total sekitar 605 personel yang bertugas di Kodim 0709/Kebumen, ketersediaan fasilitas pendukung operasional secara umum masih berada di kisaran 50 persen lebih sedikit dari kebutuhan ideal.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan tugas di lapangan dengan dukungan fasilitas yang tersedia. Padahal, selain menjaga stabilitas keamanan wilayah, personel TNI juga terlibat dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, penanganan bencana, serta program pembangunan nasional.
“Kalau kita bicara fasilitas secara keseluruhan, jumlah personel kita 605. Sementara fasilitas untuk mereka bekerja itu baru sekitar 50 persen lebih dikit. Jadi ini yang menjadi temuan kami bahwa memang fasilitas yang itu juga menyangkut kesejahteraan ini memang belum bisa terpenuhi sepenuhnya,” pungkas Taufiq.
Bagi Taufiq R. Abdullah, penguatan pertahanan negara tidak hanya berbicara mengenai modernisasi alutsista dan strategi militer, tetapi juga menyangkut kesejahteraan prajurit yang setiap hari berada di garis depan pelayanan masyarakat. Karena itu, hasil kunjungan ke Kebumen menjadi catatan penting bagi DPR RI untuk terus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan, fasilitas, dan dukungan operasional bagi Babinsa serta seluruh personel TNI agar mampu menjalankan tugas negara secara optimal.
