JAKARTA, Zonarilis.com – Komnas HAM menemukan sejumlah catatan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari aspek kualitas gizi, keamanan pangan, hingga perlindungan terhadap pelaksana program di lapangan.
Komnas HAM menilai program tersebut masih cenderung berfokus pada jumlah penerima manfaat, belum sepenuhnya pada kualitas pemenuhan gizi yang diterima masyarakat.
“Pelaksanaan program MBG masih berfokus pada kuantitas jumlah penerima manfaat, belum memperhatikan kualitas gizi dan kebutuhan gizi dari penerima manfaat,” kata perwakilan Komnas HAM dalam konferensi pers dikutip Jumat 19 Juni 2026.
Lembaga tersebut juga menyoroti belum optimalnya penerapan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG), termasuk belum tersedianya informasi kandungan gizi secara terbuka pada setiap menu makanan yang disajikan.
Dalam aspek keamanan pangan, Komnas HAM menilai masih adanya kasus keracunan makanan yang dikaitkan dengan pelaksanaan program MBG di sejumlah wilayah.
Komnas HAM juga mencatat belum seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Selain itu, mekanisme penanganan darurat jika terjadi kasus keracunan dinilai belum memiliki standar yang jelas.
“Belum terdapat standar penanganan tanggap darurat jika terjadi peristiwa keracunan pangan, termasuk penanganan korban dan pengujian sampel,” ujar Komnas HAM.
Kritik publik dan perlindungan petugas
Komnas HAM turut menyoroti adanya laporan pembatasan terhadap pihak-pihak yang menyampaikan kritik atas program MBG, termasuk melalui media sosial.
“Kami menemukan adanya beberapa pihak yang melaporkan ke kepolisian terhadap pihak-pihak yang menyampaikan kritik atas program MBG,” kata Komnas HAM.
Di sisi lain, lembaga ini juga menilai perlindungan terhadap petugas pelaksana masih belum memadai, termasuk kepastian status kerja, jam kerja, serta jaminan keselamatan dan kesehatan kerja.
Komnas HAM memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah, antara lain memperkuat pengawasan keamanan pangan, mempercepat sertifikasi SLHS, menjamin kebebasan berpendapat, serta memperbaiki tata kelola program agar lebih fokus pada kualitas gizi.
Komnas HAM menegaskan bahwa program MBG harus memastikan pemenuhan hak masyarakat atas pangan yang aman, bergizi, dan layak. ***
