CIREBON – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Hamka B Kady, menegaskan bahwa persoalan perlintasan sebidang di kawasan Stasiun Cirebon harus menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak boleh berhenti pada tahap perencanaan, tetapi harus diwujudkan menjadi solusi nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Cirebon, Jawa Barat, Hamka B Kady bersama rombongan meninjau langsung kondisi perlintasan sebidang yang selama ini menjadi titik rawan kemacetan dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Saat berada di lokasi, Hamka melihat secara langsung kondisi lalu lintas yang tersendat ketika palang pintu kereta ditutup. Puluhan kendaraan, terutama sepeda motor, tampak mengantre menunggu kereta melintas. Kondisi tersebut dinilai menjadi gambaran nyata perlunya percepatan pembangunan infrastruktur pendukung untuk mengurai kepadatan sekaligus meningkatkan keselamatan masyarakat.
Dalam rapat koordinasi bersama kementerian dan instansi terkait, Hamka B Kady mendorong adanya kejelasan langkah dan perencanaan pembangunan dari pemerintah.
“Kami ingin mengetahui sejauh mana perencanaan yang telah disiapkan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan. Apakah pembangunan akan dilakukan di satu titik atau beberapa lokasi sekaligus. Kejelasan ini penting agar DPR dapat menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan program yang direncanakan benar-benar terlaksana untuk kepentingan masyarakat,” tegas Hamka.
Politisi Golkar tersebut menilai penyelesaian persoalan perlintasan sebidang tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik semata, tetapi juga menyangkut keselamatan pengguna jalan, efisiensi mobilitas masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Usai peninjauan lapangan, Hamka menyampaikan bahwa Komisi V DPR RI telah memperoleh informasi mengenai sejumlah rencana strategis yang tengah disiapkan pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Kami sudah mendapatkan informasi bahwa terdapat perencanaan yang sedang disusun oleh kementerian terkait. Tugas kami adalah memastikan persoalan ini memperoleh dukungan yang memadai, termasuk dari sisi anggaran. Baik melalui APBN maupun sumber pembiayaan lainnya, yang terpenting adalah bagaimana masalah lintasan sebidang ini dapat diselesaikan secara bertahap dan berkelanjutan,” ujarnya.
Hamka menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan harus berorientasi pada kebutuhan rakyat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak diukur dari banyaknya program yang diumumkan, melainkan dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Sebagaimana disampaikannya melalui akun media sosial pribadinya, Hamka menekankan pentingnya pengawasan terhadap setiap program pembangunan.
“Bagi saya, pembangunan harus menghasilkan dampak yang nyata bagi masyarakat. Tidak cukup hanya direncanakan dan dibahas dalam rapat. Setiap keputusan harus diwujudkan secara tepat, tepat sasaran, serta mampu meningkatkan keselamatan, kelancaran mobilitas, dan kualitas hidup warga.”
Lebih lanjut, Hamka menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPR merupakan bentuk tanggung jawab kepada rakyat yang harus dijalankan secara konsisten.
“Pengawasan yang ketat adalah bentuk tanggung jawab kepada rakyat. Setiap aspirasi yang diperjuangkan harus dikawal hingga tuntas agar menghadirkan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat dan memberikan manfaat yang berkelanjutan,” pungkasnya.
Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari komitmen Hamka B Kady dalam mengawal pembangunan infrastruktur yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, sekaligus memastikan setiap program pemerintah berjalan tepat sasaran, efektif, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
