:Jakarta – Dugaan kasus keracunan yang dikaitkan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik dan memicu desakan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan pangan dalam program tersebut. Peristiwa ini dinilai tidak boleh dipandang sebagai insiden semata, melainkan menjadi alarm penting untuk memastikan bahwa setiap makanan yang disalurkan kepada peserta didik benar-benar memenuhi standar keamanan, kebersihan, dan kelayakan konsumsi.
Program MBG pada dasarnya merupakan kebijakan strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Namun, keberhasilan program tersebut tidak hanya diukur dari luasnya jangkauan penerima manfaat, melainkan juga dari kemampuan negara menjamin bahwa makanan yang diterima aman untuk dikonsumsi. Karena itu, dugaan keracunan yang muncul harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola, mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan, distribusi, hingga pengawasan di lapangan.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Siti Aisyah, menegaskan bahwa niat baik negara menghadirkan program pemenuhan gizi tidak boleh berubah menjadi ancaman bagi keselamatan anak-anak. Menurutnya, dukungan terhadap program MBG harus berjalan seiring dengan penerapan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan perlindungan hukum.
“Kasus MBG harus dilihat jernih. Niat baik negara memberi makan bergizi tidak boleh berubah menjadi ancaman bagi keselamatan anak. Saya mendukung program yang berpihak pada pemenuhan gizi rakyat, tetapi pelaksanaannya wajib tunduk pada prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan perlindungan hukum,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa anak-anak tidak boleh menjadi pihak yang menanggung risiko akibat lemahnya pengawasan ataupun kelalaian dalam pelaksanaan program pemerintah. Karena itu, setiap tahapan penyelenggaraan, mulai dari pengadaan bahan makanan, proses memasak, distribusi hingga pengawasan dapur penyedia makanan, harus dilakukan sesuai standar yang berlaku.
“Anak-anak bukan objek uji coba kebijakan. Setiap kelalaian dalam pengadaan bahan, proses masak, distribusi, hingga pengawasan dapur harus dipertanggungjawabkan. Bila ada unsur kelalaian, pemalsuan standar, penyimpangan anggaran, atau pembiaran yang menyebabkan korban, aparat penegak hukum harus masuk secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih,” tegasnya.
Menurut Siti Aisyah, negara tidak cukup hanya memastikan makanan tersalurkan kepada masyarakat. Negara juga berkewajiban menjamin bahwa makanan tersebut aman, sehat, layak, dan memenuhi standar keamanan pangan sehingga tujuan meningkatkan kualitas gizi tidak berubah menjadi persoalan kesehatan yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Ia juga mendorong pemerintah segera melakukan audit terhadap dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga bermasalah, termasuk mengevaluasi standar higienitas, rantai pasok bahan pangan, sertifikasi, serta kelayakan penyedia layanan. Selain itu, seluruh pihak yang terdampak harus memperoleh penanganan medis, pemulihan, pendampingan, dan kompensasi sesuai ketentuan tanpa membebani keluarga maupun sekolah.
Siti Aisyah juga mengusulkan agar dibentuk sistem pengawasan terpadu yang melibatkan Badan Gizi Nasional, BPOM, Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, sekolah, orang tua, serta aparat penegak hukum. Menurutnya, koordinasi lintas lembaga menjadi kunci agar pengawasan keamanan pangan dalam Program MBG berjalan efektif dan mampu mencegah kejadian serupa terulang.
Ia menegaskan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan MBG bukan dimaksudkan untuk melemahkan program, melainkan menyelamatkan tujuan mulianya. Program pemenuhan gizi, kata dia, hanya akan memperoleh kepercayaan masyarakat apabila dijalankan dengan tata kelola yang baik, pengawasan yang ketat, dan pertanggungjawaban yang jelas.
“Negara harus hadir bukan hanya membagikan makanan, tetapi memastikan makanan itu aman, sehat, layak, dan bermartabat. Jangan sampai program yang seharusnya membangun generasi sehat justru melahirkan trauma dan ketidakpercayaan publik. MBG harus diselamatkan dengan tata kelola yang benar. Gizi penting, tetapi keselamatan anak adalah harga mati,” pungkasnya.
