JAKARTA, Zonarilis.com – Kondisi Lapangan Kobra di kawasan Tanah Merah, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara yang kini berubah menjadi genangan air menyerupai danau kecil, menuai sorotan tajam dari DPRD DKI Jakarta. Anggota Komisi E dari Fraksi Partai Gerindra, Anggi Arando Siregar dalam keterangan tertulisnya yang di terima redaksi pada rabu (08/07/26), mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar tidak membiarkan fasilitas olahraga warga tersebut terbengkalai begitu saja.
Dalam rapat kerja bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta, Anggi menekankan bahwa hilangnya fungsi lapangan tersebut berdampak langsung pada ruang aktivitas sosial masyarakat. Selain tidak bisa digunakan untuk berolahraga, genangan air yang menetap dinilai berpotensi menjadi sumber masalah kesehatan dan persoalan sosial baru bagi warga sekitar.
”Kami meminta Pemprov DKI segera mengambil langkah konkret. Jangan biarkan fasilitas olahraga masyarakat ini terus menjadi ‘danau’ dan terbengkalai. Warga membutuhkan ruang publik yang layak,” tegas Anggi.
Terkait kendala status lahan yang merupakan aset milik Pertamina, Anggi menegaskan bahwa hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk berpangku tangan. Ia mengingatkan bahwa pada tahun 2021, Pemprov DKI berhasil merampungkan pembangunan jalan di kawasan yang sama berkat komunikasi yang intensif dengan pihak Pertamina.
”Status lahan milik Pertamina memang menjadi tantangan. Namun, pembangunan jalan di 2021 membuktikan bahwa kolaborasi dan komunikasi yang baik dapat membuahkan solusi. Semangat yang sama harus diterapkan untuk memperbaiki lapangan ini,” jelas politisi muda yang terpilih dari Dapil II Jakarta Utara ini.
Berdasarkan laporan warga, banjir di lapangan tersebut telah berlangsung sejak 2017, pasca-adanya proyek peninggian jalan di RW 09 yang menyebabkan aliran air hujan kini bermuara tepat di lapangan tersebut.
Anggi juga menyoroti kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang mengubah nama kawasan Tanah Merah menjadi ‘Tanah Harapan’. Menurutnya, pergantian nama tersebut harus dibarengi dengan aksi nyata yang menjawab kebutuhan mendasar warga.
”Perubahan nama menjadi Tanah Harapan adalah harapan masyarakat itu sendiri. Namun, pemerintah harus membuktikannya dengan kebijakan yang solutif. Warga Tanah Merah adalah bagian dari masyarakat Jakarta yang berhak atas pelayanan publik setara,” ujarnya.
Anggi mencontohkan, Pemprov DKI telah memiliki preseden dalam membangun sarana olahraga di bawah jalan layang (flyover), yang notabene bukan merupakan lahan milik Pemprov. Hal ini membuktikan bahwa kehadiran negara dalam memberikan fasilitas publik tetap dimungkinkan selama ada kemauan politik (political will).
”Jangan sampai masyarakat hanya diingat saat momen pemilu atau pilkada saja. Pemeliharaan dan pembangunan fasilitas publik adalah kewajiban pemerintah, apalagi jika dibangun menggunakan APBD. Saya minta Dispora segera menindaklanjuti ini,” pungkasnya.(zr).
