spot_img
Rabu, November 18, 2026
spot_img

Tidak Boleh Ada Impunitas bagi Oknum TNI Pelaku Kekerasan

JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI, H. Ashari Tambunan, menegaskan dugaan intimidasi dan kekerasan fisik terhadap santri dan santriwati Pondok Pesantren Nurul Bayan di Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, harus diusut secara tuntas. Ia meminta tidak ada perlakuan istimewa maupun impunitas terhadap prajurit yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.

Menurut Ashari, proses hukum terhadap oknum prajurit TNI tidak boleh berhenti pada permintaan maaf institusi ataupun sanksi internal. Apabila terbukti melakukan tindak pidana, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Negara tidak boleh memberikan ruang bagi impunitas. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Pangkat, jabatan, maupun seragam institusi tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum,” tegas Ashari kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Pernyataan tersebut menjadi perhatian di tengah perkembangan terbaru penanganan kasus yang melibatkan prajurit berinisial Serda HCB dari Yonif TP 336/Merak Sakti.

BACA JUGA :  Giliran Warga Kecil Disikat, KAI Malah "Masuk Angin" Tagih Utang Iklan Rp35 Miliar ke Anak Usaha Sendiri?

TNI Angkatan Darat melalui Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono telah menyampaikan permohonan maaf kepada para korban, keluarga, pengasuh pesantren, serta masyarakat Pangandaran.
TNI AD juga mengonfirmasi bahwa Serda HCB telah diserahkan kepada aparat Polisi Militer.

Setelah sebelumnya diserahkan ke Subdenpom III/2-4 Banjar, yang bersangkutan selanjutnya menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Denpom Garut.

Ashari menilai langkah penanganan yang telah dilakukan TNI AD perlu diapresiasi sebagai bagian dari respons institusi. Namun, permintaan maaf dan penyerahan terduga pelaku kepada Polisi Militer harus diikuti proses hukum yang terbuka, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Permintaan maaf tentu merupakan langkah penting, tetapi keadilan bagi korban tidak cukup hanya dengan permintaan maaf. Harus ada kepastian bahwa seluruh dugaan pelanggaran diperiksa secara serius dan setiap pihak yang terbukti bersalah mendapatkan sanksi sesuai hukum,” ujar Ashari.

Ia juga menyoroti laporan pihak pesantren yang menyebut sedikitnya enam santri dan santriwati mengalami intimidasi serta kekerasan fisik. Bahkan, tiga santri dilaporkan memilih pulang ke rumah karena mengalami ketakutan dan trauma setelah kejadian tersebut.

BACA JUGA :  TAJUK RENCANA: Mubes, Konstitusi, dan Ujian Integritas The Jakmania

Menurut Ashari, dampak peristiwa itu tidak boleh dilihat semata-mata sebagai persoalan kekerasan fisik. Kondisi psikologis anak-anak yang menjadi korban juga harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan seluruh pihak terkait.

“Anak-anak datang ke pesantren untuk belajar, menuntut ilmu, dan membangun masa depan. Mereka harus mendapatkan rasa aman dan perlindungan. Jangan sampai lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat pembentukan karakter justru menimbulkan ketakutan dan trauma,” jelasnya.

Sebagai anggota Komisi
VIII DPR RI yang membidangi urusan agama, sosial, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Ashari menekankan pentingnya keterlibatan pihak terkait dalam memastikan pemulihan para korban.
Ia mendorong pendampingan psikologis, perlindungan terhadap santri yang terdampak, serta komunikasi intensif dengan keluarga korban dan pengelola Pondok Pesantren Nurul Bayan.

Ashari juga mengingatkan, TNI merupakan institusi negara yang memiliki tugas menjaga kedaulatan sekaligus melindungi masyarakat. Karena itu, setiap tindakan oknum yang bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai kemanusiaan harus ditangani secara tegas.

BACA JUGA :  LPMAK Soroti Keterpurukan Persija, Desak Audit Investigatif Aliran Dana CSR BUMD DKI Jakarta

“Jangan sampai tindakan individu mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Kehormatan institusi justru harus dijaga melalui ketegasan menindak setiap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran,” tegasnya.

Ia berharap proses pemeriksaan di lingkungan Polisi Militer berjalan profesional dan transparan, termasuk mendalami seluruh rangkaian kejadian serta memastikan hak-hak korban terpenuhi.

“Prinsipnya sederhana, hukum harus berlaku untuk semua. Santri harus dilindungi, korban harus dipulihkan, dan siapa pun yang terbukti melakukan kekerasan wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keadilan tidak boleh berhenti di pintu pesantren,” pungkas Ashari.

spot_img

Simak Konten Lainnya :

Terbaru

Check out other tags:

spot_img
spot_imgspot_img
spot_img

Berita Populer