spot_img
Rabu, November 18, 2026
spot_img

Cegah Pemborosan Investasi, DPR Minta BUMN Farmasi Maksimalkan Pabrik yang Sudah Ada

BANDUNG – Anggota Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun meminta perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor farmasi lebih cermat dalam merencanakan investasi. Ia mengingatkan agar penambahan belanja modal atau capital expenditure (CAPEX) tidak dilakukan sebelum aset dan fasilitas produksi yang sudah dimiliki benar-benar dioptimalkan.

Menurut Rudi, persoalan aset yang belum produktif harus menjadi perhatian manajemen BUMN farmasi. Pasalnya, sejumlah perusahaan negara, seperti Kimia Farma, Indofarma, INUKI, dan Bio Farma, diketahui telah memiliki gedung serta fasilitas pabrik, tetapi sebagian di antaranya belum dimanfaatkan secara maksimal.

Hal tersebut disampaikan Rudi saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT Bio Farma di Bandung, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).

Ia menilai, keberadaan fasilitas yang belum aktif perlu dievaluasi secara menyeluruh. Jangan sampai perusahaan terus merencanakan pembangunan dan pengadaan fasilitas baru, sementara aset lama yang telah menyerap anggaran besar justru dibiarkan tidak produktif.

BACA JUGA :  Amien Rais Siap Hadapi Proses Hukum, Ketika Polemik Video Jadi Ujian Etika Politik Digital

Rudi mempertanyakan alasan sejumlah fasilitas produksi yang sudah tersedia belum dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan bisnis perusahaan. Padahal, aset tersebut berpotensi dioptimalkan untuk meningkatkan kapasitas produksi maupun mendorong pengembangan inovasi produk farmasi.

Baginya, efisiensi investasi harus menjadi prinsip penting dalam pengelolaan perusahaan negara. Setiap keputusan penambahan CAPEX harus didasarkan pada kebutuhan riil, bukan sekadar memperbesar belanja perusahaan.

Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan anggaran BUMN harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Sebab, setiap kebijakan investasi perusahaan negara tidak terlepas dari tanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya publik.

Dalam forum tersebut, Rudi menegaskan bahwa anggaran yang digunakan merupakan uang rakyat sehingga seluruh proses perencanaan, persetujuan, hingga realisasinya harus dapat dipertanggungjawabkan.

BACA JUGA :  Amin Ak: Kita Dukung Semangat Presiden Prabowo Perbaiki Tata Kelola Ekspor dan Kepabeanan Lebih Transparan, Efisien Tanpa Praktik Penyimpangan

Ia turut menyinggung posisi DPR yang kerap menerima kritik publik ketika terjadi persoalan dalam pelaksanaan anggaran. Padahal, realisasi program melibatkan kementerian dan berbagai pihak di lingkungan BUMN.

Oleh karena itu, pengawasan tidak boleh berhenti pada tahap persetujuan anggaran. DPR perlu memastikan bahwa investasi yang dilakukan benar-benar sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat bagi perusahaan.

Rudi berharap manajemen BUMN farmasi melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap seluruh aset yang belum dimanfaatkan secara optimal. Langkah tersebut penting untuk mengetahui potensi pemanfaatan kembali sekaligus menghindari pemborosan investasi.

Menurutnya, penguatan industri farmasi nasional tidak selalu harus dimulai dengan pembangunan fasilitas baru. Optimalisasi infrastruktur yang sudah tersedia juga dapat menjadi strategi untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi perusahaan.

BACA JUGA :  Tak Hanya Gerbong Baru, Rudi Hartono Bangun Minta KAI Benahi Sistem Keselamatan Secara Menyeluruh

Ia menegaskan bahwa CAPEX harus diarahkan pada investasi yang produktif, terukur, dan memberikan nilai tambah. Dengan begitu, BUMN farmasi dapat berkembang secara sehat sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan perusahaan milik negara.

spot_img

Simak Konten Lainnya :

Terbaru

Check out other tags:

spot_img
spot_imgspot_img
spot_img

Berita Populer