spot_img
Rabu, November 18, 2026
spot_img

Beban Berat Pemkot Sukabumi: Anggaran BPJS UHC Bengkak Jadi Rp 39 Miliar Usai Bantuan Pemprov Jabar Disetop

​ZONARILIS.COM — Berhentinya suntikan dana bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat memukul keuangan Pemerintah Kota Sukabumi. Pemkot kini harus menanggung beban anggaran hingga Rp 39 miliar per tahun demi memastikan program Universal Health Coverage (UHC) bagi warga kurang mampu tetap berjalan.

​Sebelumnya, Pemkot Sukabumi terbantu oleh alokasi dana dari Pemprov Jabar yang mencapai lebih dari Rp 15 miliar setiap tahunnya untuk membiayai kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat tidak mampu. Namun, kucuran dana tersebut kini resmi dihentikan.

​Anggota Komisi III DPRD Kota Sukabumi, Agus Samsul, menegaskan bahwa di tengah tekanan fiskal yang kian berat, program UHC wajib dipertahankan demi melindungi hak kesehatan masyarakat kecil.

​“Kita tetap mengalokasikan anggaran untuk BPJS UHC, itu harus dipertahankan. Saya sebagai anggota Komisi III dari Fraksi PKB tetap bersuara agar UHC dipertahankan, meski anggarannya kurang lebih Rp 39 miliar per tahun,” ujar Agus saat ditemui di Hotel Taman Sari, Sukabumi.SELASA (10/11).

​Terkait pencabutan bantuan tersebut, Agus menduga kebijakan ini tidak terlepas dari langkah efisiensi anggaran, penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, serta pergeseran fokus pembangunan Pemprov Jabar yang kini lebih memprioritaskan sektor infrastruktur.

BACA JUGA :  Fokus Tolak Penonaktifan 130.000 BPJS PBI, ARB Pastikan Aksi 28 Oktober Murni Isu Kesehatan

​Kendati demikian, ia berharap Pemprov Jawa Barat dapat meninjau ulang kebijakan ini dan kembali menyalurkan subsidi anggaran apabila kondisi keuangan daerah membaik.

​Di sisi lain, beralihnya seluruh beban pembiayaan BPJS ke APBD Kota Sukabumi memberikan dampak domino terhadap sektor pembangunan.

​Agus menyayangkan hilangnya kucuran dana dari provinsi karena anggaran daerah yang seharusnya bisa dialokasikan untuk perbaikan jalan dan fasilitas publik kini harus tersedot sepenuhnya untuk menutup defisit jaminan kesehatan.

​“Kalau ada bantuan dari provinsi sebesar Rp 15 miliar lebih itu, kita bisa mengalihkannya untuk infrastruktur. Jadi, perbaikan jalan-jalan di wilayah tidak akan susah, dan tidak perlu ada wacana pinjaman keuangan lagi,” pungkasnya.(zr).

BACA JUGA :  BPJS Kesehatan Raih Penghargaan Marketing Champion 2026 di Hari Pelanggan Nasional  
spot_img

Simak Konten Lainnya :

Terbaru

Check out other tags:

spot_img
spot_imgspot_img
spot_img

Berita Populer