spot_img
Rabu, November 18, 2026
spot_img

Darurat Tata Kelola Perbankan: CBA Ungkap “KUR Berjamaah” Melibatkan Ribuan ASN, Negara Rugi Rp16,3 Miliar

​JAKARTA, ZONARILIS.COM — Center for Budget Analysis (CBA) kembali melontarkan kritik keras terhadap carut-marut tata kelola penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Alih-alih mengalir ke tangan pelaku usaha mikro, kecil, and menengah (UMKM) yang menjadi target utama, program pembiayaan bersubsidi dari negara ini justru diduga dinikmati secara masif oleh kalangan pegawai berpenghasilan tetap seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, hingga anggota Polri.

​Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi, membeberkan bahwa praktik salah sasaran ini melibatkan dua raksasa perbankan pelat merah, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Akumulasi potensi kerugian negara dari pembayaran subsidi yang salah alamat di kedua bank tersebut menembus angka Rp16.395.066.069 atau sekitar Rp16,3 miliar.

BACA JUGA :  Cegah Sengketa Hukum di Proyek RS Royal Batavia, CBA Imbau Panitia Lelang Bebas Intervensi

​Berdasarkan investigasi data CBA, BSI tercatat menyalurkan fasilitas KUR kepada 335 debitur berstatus ASN, TNI, dan Polri dengan nilai subsidi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp868.541.859.

​Kendati demikian, anomali terbesar ditemukan di Bank Mandiri. Lembaga keuangan pelat merah tersebut diduga menggelontorkan fasilitas KUR kepada 2.999 rekening debitur berstatus ASN, dengan nilai subsidi yang berpotensi merugikan negara hingga Rp15.526.524.210 (Rp15,5 miliar).

​”Angka 2.999 ASN itu jelas bukan salah ketik dan bukan pula salah input data. Jumlahnya sudah seperti satu batalyon ASN yang kompak mengajukan KUR bareng-bareng. Jangan-jangan grup WhatsApp mereka dinamai ‘KUR Berjamaah’,” sindir Uchok melalui keterangan tertulisnya, Senin (16/11/2026).

​Uchok menegaskan, filosofi utama program KUR adalah mendongkrak sektor riil bagi pelaku usaha yang benar-benar berjuang di lapangan dan kesulitan mengakses permodalan komersial. Oleh karena itu, regulasi secara tegas menutup celah bagi pihak-pihak yang telah dijamin kehidupannya oleh negara.

BACA JUGA :  KPK Ditantang Periksa Aliran Dana Golf Rp696 Juta Bank Mandiri, CBA: Duit Nasabah Buat Networking atau Flexing?

​”Aturannya sangat terang benderang. KUR itu untuk UMKM, bukan untuk mereka yang setiap bulannya sudah menerima gaji tetap, tunjangan, THR, gaji ke-13, hingga jaminan pensiun,” tegasnya.

​Menanggapi potensi dalih klasik perbankan yang kerap beralasan tidak memiliki akses terhadap basis data kepegawaian (database ASN), CBA dengan tegas menolak alasan tersebut sebagai upaya lepas tangan. Menurut Uchok, kehati-hatian dan verifikasi berlapis merupakan kewajiban mutlak dalam mengelola dana publik bersubsidi.

​Mengingat skala penyimpangan yang melibatkan ribuan rekening ini bukan lagi sekadar kesalahan administratif biasa, CBA mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, untuk segera turun tangan.

​”Kejaksaan Agung harus segera memanggil pihak manajemen Bank Mandiri dan BSI. Usut tuntas, apakah fenomena ‘KUR Berjamaah’ ini murni kelemahan sistemik perbankan atau ada unsur kesengajaan demi mengejar target penyaluran kredit dengan mengorbankan keuangan negara,” pungkas Uchok.(zr).

BACA JUGA :  Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, Aboe Bakar Ajak Kuatkan Digital Citizenship
spot_img

Simak Konten Lainnya :

Terbaru

Check out other tags:

spot_img
spot_imgspot_img
spot_img

Berita Populer