JAKARTA, zonarilis.com — Aksi demonstrasi mahasiswa yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) kembali berlangsung di Jakarta dengan membawa sejumlah tuntutan terkait kebijakan pemerintah.
Dalam aksi tersebut, aparat gabungan dari TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan jalannya demonstrasi di sejumlah titik strategis ibu kota.
Aksi mahasiswa ini menyoroti berbagai isu, mulai dari evaluasi alokasi APBN, penurunan harga kebutuhan pokok, hingga penolakan terhadap sejumlah program pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
Menanggapi pengamanan aksi tersebut, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menegaskan bahwa negara wajib menjamin kebebasan berpendapat dan berkumpul secara damai sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara.
Ia juga meminta aparat keamanan untuk mengedepankan pendekatan persuasif dan menghindari tindakan berlebihan dalam menangani massa aksi.
“Kebebasan berekspresi adalah hak yang dijamin konstitusi. Negara harus memastikan pendekatan yang dilakukan tetap proporsional dan tidak represif,” ujar Usman melalui keterangan resmi Jumat, (12/6/2026).
Sementara itu, pengerahan aparat dalam jumlah besar di ruang publik dinilai dapat menimbulkan efek intimidasi terhadap peserta aksi. Pelibatan unsur militer dalam pengamanan demonstrasi sipil juga kembali menjadi sorotan karena dinilai tidak sesuai dengan fungsi utama TNI sebagai alat pertahanan negara.
Di sisi lain, aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama Tentara Nasional Indonesia menyatakan pengamanan dilakukan untuk memastikan situasi tetap kondusif serta mencegah potensi gangguan ketertiban umum selama aksi berlangsung. ***
