JAKARTA, ZONARILIS.COM — Setelah menyoroti jumbo-nya anggaran golf Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Center for Budget Analysis (CBA) mengarahkan radar pengawasannya ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Direktur Eksekutif CBA Uchok Sky Khadafi menilai korporasi pelat merah tersebut bahkan tampil lebih agresif mengalokasikan anggaran untuk aktivitas fairway.
”Ternyata bukan hanya OJK yang gila-gilaan menghabiskan anggaran untuk main golf. Rupanya Bank Mandiri juga lebih gila ikut-ikutan menghabiskan anggaran untuk main golf,” ujar Uchok, Selasa (15/9/2026).
Sebagai pembanding, CBA mencatat alokasi golf Dewan Komisioner OJK tembus di kisaran Rp15,8 miliar pada 2023 (realisasi kode 5131024000 Rp2,9 miliar; kode 5131024002 Rp1,2 miliar) dan Rp12 miliar pada 2024 (realisasi kode 5131024000 Rp1,4 miliar; kode 5131024002 Rp1 miliar). Kini, sorotan tertuju pada pos Humas dan Pengembangan Usaha Bank Mandiri yang mendanai kegiatan golf berdalih stakeholder relations.
Namun, CBA menilai alasan klasik “menjalin hubungan baik dengan pemangku kepentingan” tersebut rapuh secara akuntabilitas. Pasalnya, realisasi laporan pertanggungjawaban (LPJ) senilai Rp696.707.056 itu diklaim minim bukti pendukung mendasar, seperti kuitansi tagihan riil hingga manifest daftar nama partisipan yang hadir di lapangan hijau.
”Alasannya manis sekali, ‘menjalin hubungan baik dengan pemangku kepentingan’. Pos biayanya ditaruh di bawah Humas dan Pengembangan Usaha,” kritik Uchok.
CBA mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sekadar memandang ini sebagai temuan administratif semata. Lembaga antirasuah dituntut membuka penyelidikan menyeluruh, mendalami keabsahan LPJ, serta memanggil jajaran direksi dan komisaris Bank Mandiri apabila terindikasi ada penyalahgunaan fasilitas publik.
”Karena di lapangan golf yang indah itu, bisa jadi ada hal yang jauh lebih penting daripada skor permainan. KPK harus tahu siapa yang benar-benar membayar dan siapa yang sebenarnya diuntungkan,” tegas Uchok.
Menutup keterangannya, CBA mempertanyakan marwah lembaga keuangan negara dalam mengelola amanah publik. “Ini bukan lagi soal olahraga. Ini soal, kalau setiap kali ingin akrab dengan mitra harus memukul bola dengan biaya ratusan juta tanpa bukti, lalu bedanya apa antara ‘menjalin hubungan’ dan sekadar menikmati fasilitas mewah gratis atas uang milik publik? Apakah ini kegiatan lembaga keuangan milik negara, atau sekadar pesta bola yang ditanggung duit para nasabah?” tandasnya.(zr).
