SURABAYA – Kinerja BPJS Kesehatan kembali mendapat pengakuan. Dalam gelaran Surabaya Marketing Week 2026, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal B. Yulianto, dinobatkan sebagai Industry Marketing Champion 2026 kategori Insurance/Public Service oleh MarkPlus Inc.
Penghargaan tersebut mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Umum DPP Pemuda LIRA, Habibie Mahabbah, S.IP. Menurut Habibie, penghargaan itu tidak semestinya hanya dipandang sebagai prestasi personal Akmal B. Yulianto, melainkan sebagai bentuk apresiasi terhadap kerja panjang seluruh insan BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kesehatan kepada masyarakat.
“Saya sampaikan selamat dan bangga kepada Pak Akmal B. Yulianto. Penghargaan Industry Marketing Champion ini adalah bukti bahwa kerja senyap, kerja tulus, dan kerja humanis itu dinilai oleh publik,” ujar Habibie.
Menurutnya, penghargaan dari MarkPlus Inc. menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik pada akhirnya dapat dirasakan dan dinilai langsung oleh masyarakat.
“MarkPlus itu juri independen, mereka tidak melihat laporan internal kita. Mereka melihat apa yang dirasakan masyarakat di lapangan,” tegasnya.
Habibie menilai gaya kepemimpinan Akmal B. Yulianto menjadi salah satu kekuatan yang mampu mendorong perubahan di tubuh BPJS Kesehatan. Ia menyebut kepemimpinan yang dibangun Akmal bukan sekadar melalui instruksi, tetapi melalui pendekatan yang merangkul dan membangun rasa memiliki.
“Saya selalu bilang, kepemimpinan Pak Akmal ini menginspirasi. Beliau tidak memimpin dengan perintah, tapi dengan merangkul. Beliau mengubah Duta BPJS dari sekadar petugas menjadi pejuang kemanusiaan. Dan peserta bukan lagi nomor kartu, tapi pemilik sah organisasi ini. Itu kuncinya,” katanya.
Habibie menyebut capaian kepesertaan JKN yang telah menjangkau sekitar 98 persen penduduk Indonesia sebagai salah satu indikator penting keberhasilan pelayanan publik tersebut. Menurutnya, capaian tersebut sangat besar mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kondisi geografis yang beragam.
“Angkanya tidak main-main. Sekitar 98 persen penduduk Indonesia sudah ter-cover JKN dan keaktifan di atas 80 persen. Di negara kepulauan sebesar ini, dengan tantangan geografis yang luar biasa, ini adalah capaian yang luar biasa,” ujarnya.
Ia menilai luasnya cakupan JKN menunjukkan bahwa Indonesia memiliki pengalaman penting dalam membangun sistem perlindungan kesehatan berskala nasional.
Selain cakupan kepesertaan, Habibie menyoroti transformasi digital yang dilakukan BPJS Kesehatan. Kehadiran Mobile JKN, antrean online dan berbagai inovasi pelayanan dinilai membuat akses masyarakat menjadi semakin mudah.
“Dulu orang takut ke kantor BPJS karena antre dan fotokopi bertumpuk. Sekarang banyak layanan bisa diakses melalui HP. Antre juga bisa dilakukan melalui Mobile JKN. Prinsipnya mudah, cepat dan setara,” katanya.
Menurut Habibie, digitalisasi pelayanan tidak boleh berhenti pada penggunaan teknologi, tetapi harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia juga menilai BPJS Kesehatan berhasil mengembangkan strategi komunikasi publik yang menempatkan JKN sebagai gerakan gotong royong, bukan sekadar urusan administrasi dan pembayaran iuran.
“Yang sehat membantu yang sakit adalah bentuk gotong royong yang sangat Indonesia. Ini bukan sekadar menjual produk, tetapi menghidupkan kembali solidaritas sosial,” ujarnya.
Habibie menilai perubahan paradigma tersebut penting agar masyarakat memahami bahwa keberlanjutan JKN merupakan tanggung jawab bersama.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap konsistensi para Duta BPJS Kesehatan dalam melakukan edukasi hingga ke wilayah pelosok dan kawasan 3T.
“Saya saksi bagaimana Duta-Duta BPJS kita masuk ke pelosok, ke daerah 3T—tertinggal, terdepan, terluar. Hujan, panas, menyeberang laut. Edukasi JKN itu tidak pernah berhenti. Masif, konsisten dan tulus. Penghargaan ini untuk mereka semua,” katanya.
Menurut Habibie, kerja edukasi seperti itu sering kali tidak terlihat, tetapi memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajibannya sebagai peserta JKN.
Ia juga menyoroti dampak sosial JKN terhadap ketahanan ekonomi keluarga. Menurutnya, penyakit dapat menjadi salah satu faktor yang membuat keluarga jatuh miskin apabila tidak memiliki perlindungan kesehatan yang memadai.
“JKN ini penahan utama agar orang sakit tidak jatuh miskin. Itu dampak sosial yang tidak bisa diukur hanya dengan uang,” tegasnya.
Habibie menambahkan, keberhasilan JKN juga tidak mungkin dicapai BPJS Kesehatan seorang diri. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, pemerintah desa, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dan masyarakat.
“Pak Akmal berhasil membuat JKN bukan lagi programnya BPJS saja, tapi gerakan nasional. Pemprov, Pemda, DPRD, kepala desa, faskes, semua diajak kolaborasi. Ketika semua stakeholder merasa ini milik bersama, maka program ini akan semakin kuat,” katanya.
Ia juga menilai BPJS Kesehatan telah mengalami perkembangan dalam pengelolaan reputasi dan persepsi publik. Menurutnya, lembaga pelayanan publik harus mampu merespons keluhan masyarakat secara cepat, terbuka dan solutif.
“Dulu BPJS identik dengan antrean panjang dan keluhan. Sekarang ada upaya kuat untuk membangun citra sebagai lembaga yang ramah, solutif dan cepat tanggap,” ujarnya.
Habibie turut mengapresiasi pemanfaatan data dalam meningkatkan pelayanan. Menurutnya, data kepesertaan dapat digunakan untuk memetakan wilayah dengan tingkat keaktifan rendah dan menentukan strategi edukasi yang lebih tepat sasaran.
Ia juga menyoroti berbagai inovasi pelayanan, mulai dari Mobile JKN, antrean online terintegrasi, layanan BPJS Keliling, edukasi kepesertaan hingga integrasi data kependudukan.
Momentum penghargaan yang berlangsung pada 4 September, bertepatan dengan Hari Pelanggan Nasional, menurut Habibie semakin memperkuat pesan bahwa masyarakat harus ditempatkan sebagai pusat pelayanan.
“Pelanggan harus menjadi pusat pelayanan setiap hari, bukan hanya ketika Hari Pelanggan Nasional,” katanya.
Menurutnya, budaya pelayanan harus dibangun secara konsisten melalui sikap ramah, keterbukaan terhadap pengaduan, kecepatan merespons persoalan serta kemauan untuk terus memperbaiki kekurangan.
Habibie juga menilai filosofi “JKN adalah milik peserta” menjadi kekuatan penting dalam membangun rasa memiliki masyarakat.
“Peserta bukan lagi sekadar nomor kartu. Mereka adalah bagian dari ekosistem JKN. Kalau peserta merasa memiliki, mereka akan ikut menjaga. Kalau petugas merasa memiliki, mereka akan melayani dengan hati,” tuturnya.
Ia berpandangan, JKN juga harus dilihat sebagai investasi sosial dan ekonomi nasional, bukan sekadar pengeluaran negara.
“Dulu JKN bisa saja dipandang sebagai beban negara. Sekarang kita harus melihatnya sebagai investasi bangsa. Ketika masyarakat terlindungi dari risiko biaya kesehatan yang besar, keluarga menjadi lebih kuat dan produktivitas masyarakat bisa dipertahankan,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal B. Yulianto, menyambut penghargaan tersebut dengan rendah hati. Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukan pencapaian pribadi.
“Terima kasih untuk MarkPlus dan Surabaya Marketing Week 2026. Bagi saya, penghargaan itu seperti kita memakai baju. Bagus atau tidaknya, tentu orang lain yang menilai. Kami di BPJS Kesehatan hanya berusaha memakai baju terbaik untuk melayani peserta,” ujar Akmal.
Ia menyebut penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh insan BPJS Kesehatan dan peserta JKN.
“Penghargaan ini bukan milik saya pribadi. Ini milik seluruh Duta BPJS Kesehatan dari Sabang sampai Merauke, dan milik seluruh peserta JKN yang telah percaya dan bergotong royong,” katanya.
Akmal menegaskan masih terdapat pekerjaan besar yang harus diselesaikan, terutama memastikan seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan kesehatan.
“Tugas kami belum selesai sampai 100 persen penduduk Indonesia terlindungi,” tutupnya.
Bagi Habibie Mahabbah, penghargaan Industry Marketing Champion 2026 tersebut pada akhirnya harus menjadi energi baru bagi BPJS Kesehatan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.
“Ukuran keberhasilan sebuah lembaga pelayanan publik bukan seberapa banyak penghargaan yang diterima, tetapi seberapa banyak rakyat merasa terbantu, dilayani dan dilindungi,” tegas Habibie.
Ia berharap penghargaan tersebut tidak berhenti sebagai seremoni, tetapi menjadi motivasi untuk memperkuat pelayanan yang mudah, cepat, setara dan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Kalau penghargaan ini menjadi penyemangat untuk terus bekerja bagi rakyat, maka itulah makna kemenangan yang sesungguhnya,” pungkasnya.
