JAKARTA, Zonarilis.com — Menyusul peningkatan status aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau ke Level 3 (Siaga) serta sebaran abu vulkanik yang mulai pekat menyelimuti sebagian wilayah DKI Jakarta, reaksi dan kehadiran nyata dari pemerintah daerah dipertanyakan. Alih-alih melihat aksi cepat tanggap yang solutif di lapangan, masyarakat justru dihadapkan pada deretan imbauan normatif tanpa langkah penanganan darurat yang konkret dari dinas-dinas terkait.
Aliansi pemuda menilai instansi teknis seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, hingga BPBD Jakarta terkesan lamban dan hanya bisa memberikan imbauan kosong di atas kertas. Di saat warga ibu kota berjuang menghadapi ancaman partikel debu vulkanik yang membahayakan pernapasan, realitas di lapangan jauh panggang dari api—tidak ada pembagian perlengkapan pelindung diri secara cuma-cuma, bahkan untuk sekadar mendapatkan masker standar kesehatan, warga terpaksa harus merogoh kocek sendiri membelinya di tengah kelangkaan dan lonjakan harga.
Masyarakat khususnya warga Jakarta diimbau untuk tetap waspada secara mandiri di tengah minimnya fasilitas mitigasi darurat. Meski demikian, warga yang wilayahnya terdampak sebaran abu vulkanik tetap diingatkan untuk berupaya menerapkan perlindungan diri 5M semampu mereka, yakni memakai masker atau pelindung diri meski harus membeli sendiri, menutup rapat pintu dan jendela rumah guna meminimalisir masuknya debu, menghindari kontak langsung dengan paparan abu bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta penderita gangguan pernapasan, menjaga ketat kebersihan makanan dan sumber air minum, serta terus memantau informasi resmi dari kanal terpercaya.
Menanggapi situasi darurat yang dinilai lamban penanganannya ini, Ketua Umum Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ), Endriansyah, melayangkan kritik tajam terhadap kinerja jajaran Pemprov DKI Jakarta yang dinilai kurang sigap dan gagal menghadirkan negara di tengah kesulitan warga.
”Kami di Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) sangat menyayangkan lambatnya respons dari dinas-dinas terkait. Jangan sampai instruksi dan rapat-rapat koordinasi hanya menjadi formalitas belaka sementara di lapangan warga dibiarkan berjuang sendiri. Sangat ironis ketika situasi sudah siaga dan abu vulkanik mengepung Jakarta, warga justru masih harus membeli masker sendiri dengan uang mereka tanpa ada distribusi bantuan gratis dari pemerintah,” tegas Endriansyah dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (6/9/2026).
Endriansyah mendesak agar jajaran dinas teknis segera turun langsung dan tidak tinggal diam di balik meja kerja, melainkan membuktikan kerja nyata dengan membagikan logistik kesehatan secara masif kepada masyarakat.
”Kepada seluruh warga, mari kita tetap waspada dan saling menjaga kesehatan di tengah keterbatasan fasilitas penanganan ini. FPPJ bersama jaringan kepemudaan mendesak agar pemerintah segera mengubah pola penanganan dari sekadar imbauan kosong menjadi aksi pembagian logistik darurat yang nyata bagi masyarakat di lapangan,” pungkasnya.(zr).
