BEKASI, ZONARILIS.COM — Penggeledahan Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi oleh Tim Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Tak hanya terseret pusaran kasus korupsi tata kelola migas, alokasi anggaran belanja rutin di instansi tersebut turut dikuliti publik.
Koordinator Nasional Gerakan Santri Biru Kuning (GSBK), Febri Yohansyah, secara terbuka membongkar sederet kejanggalan pada anggaran pengadaan susu steril di DLH Kota Bekasi. Dengan nada menyindir, ia menyebut pos anggaran tersebut bak “minuman sehat penangkal penggeledahan” lantaran para pejabat di dinas terkait dinilai tetap tenang meski markas mereka diobok-obok aparat penegak hukum.
“Mereka orang-orang Dinas Lingkungan Hidup itu sangat tegar dan kuat ketika kantornya digeledah oleh Tim Jampidsus Kejaksaan Agung,” ujar Febri lewat keterangan resminya, Jum’at (18/09/26).
Berdasarkan penelusuran dokumen anggaran yang dikantongi GSBK, Febri merinci alokasi fantastis untuk pengadaan susu steril yang berulang dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun anggaran 2026, DLH Kota Bekasi menggelontorkan dana sebesar Rp88,4 juta untuk pembelian 7.200 kaleng susu steril, dengan estimasi harga satuan berada di kisaran Rp12.277.
Angka serupa juga ditemukan pada tahun anggaran 2025. Saat itu, DLH Kota Bekasi mengalokasikan dana lebih besar, yakni Rp93,6 juta, untuk jumlah volume yang sama persis—7.200 kaleng—dengan rata-rata harga per kaleng mencapai Rp13.000.
Tak berhenti di situ, GSBK juga menemukan adanya proyek pengadaan susu steril tambahan senilai Rp54,6 juta yang dinilai sangat tidak akuntabel.
“Belum lagi, ada proyek yang kedua untuk membeli susu steril sebesar Rp54.600.000. Tetapi tidak dijelaskan untuk berapa kaleng, berapa orang, dan berapa bulan,” ungkap Febri dengan nada tanya.
Menurutnya, ketidakjelasan komponen dasar seperti volume penerima, periode distribusi, hingga spesifikasi barang mengindikasikan adanya celah yang perlu dicermati aparat hukum. Ia menilai kondisi ini janggal dan meminta agar transparansi instansi terkait tidak sekadar ditutup-tutupi.
“Aneh dan janggal harga susu steril di DLH Kota Bekasi ini, semua tutup telinga dan mata,” tambahnya.
Lebih lanjut, GSBK turut menyeret temuan lain yang sebelumnya pernah disorot oleh Center For Budget Analysis (CBA) terkait pengadaan timbangan duduk di lingkungan Pemkot Bekasi. GSBK mendesak agar Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi turut mendalami apakah selisih dan pola pengadaan barang rutin semacam ini murni faktor kualitas atau ada mark-up anggaran.
“Agar Kejari dapat mengungkap apakah selisih harga pengadaan timbangan duduk itu murni karena faktor kualitas dan spesifikasi barang, atau justru terdapat angka-angka yang dibengkokkan sehingga terlihat berat di atas kertas namun ringan dalam pertanggungjawaban,” tegas Febri.
Sebagai informasi, serangkaian penggeledahan yang dilakukan Jampidsus Kejagung pada Kamis (17/9) menyasar enam titik berbeda, meliputi Kantor Setda Kota Bekasi, Bagian Hukum Setda, Kantor Perseroda PT Migas Kota Bekasi, Kantor Foster Oil & Energy Pte. Ltd. di Jakarta, Kantor DLH Kota Bekasi, hingga Bapenda Kota Bekasi. Langkah ini merupakan bagian dari penyidikan rasuah tata kelola PT Migas Kota Bekasi dalam KSO dengan PT Pertamina EP periode 2009–2024.
Hingga berita ini dirilis, pihak Kejagung masih berfokus mengumpulkan alat bukti dan dokumen terkait perkara utama. Kendati demikian, sorotan publik terhadap pos-pos anggaran eceran seperti pengadaan susu steril di DLH Kota Bekasi menuntut adanya klarifikasi terbuka dari pihak eksekutif daerah agar polemik ini tidak menjadi bola liar di tengah masyarakat.(zr).
