JAKARTA, zonarilis.com – DPD Angkatan Muda Pembaharuan Golkar (AMPG) DKI Jakarta menggelar diskusi publik bersama para pemangku kepentingan dan penggiat pendidikan, di Kantor DPD Partai Golkar, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).
Kegiatan ini dihadiri unsur DPRD DKI Jakarta, Dinas Pendidikan, akademisi, serta kalangan pemuda dan mahasiswa. Diskusi mengangkat upaya percepatan realisasi program sekolah swasta gratis di Jakarta, dengan target awal 40 sekolah.
Ketua DPD AMPG DKI Jakarta, Fauzan Irvan, mengatakan pihaknya akan terus mengawal kebijakan pendidikan gratis sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di ibu kota.
Menurutnya, kemajuan suatu daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga kualitas pendidikan masyarakatnya.
“Jakarta tidak bisa disebut maju jika masyarakatnya masih tertinggal secara pendidikan. Sekolah swasta gratis, LPDP daerah, dan beasiswa dari Pemprov menjadi kunci menuju kota global yang berdaya saing,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, menegaskan komitmennya untuk mendorong realisasi pendidikan gratis secara menyeluruh, khususnya di tingkat SMA/SMK swasta.
Ia menyebut pendidikan memiliki hubungan langsung dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.
“Kalau bicara meningkatkan kesejahteraan, yang pertama harus dibenahi adalah pendidikan. Ini tidak bisa ditawar,” katanya.
Basri juga menambahkan, target awal program ini adalah 40 sekolah swasta yang akan digratiskan, dengan dukungan pembiayaan dari skema bantuan sosial dan dana pendidikan daerah. Yang kemudian akan di tambah sebanyak 63 sekolah swasta gratis lagi di tahun 2026 ini.
Dari sisi pemerintah, perwakilan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sarjoko, menyampaikan bahwa kebijakan sekolah gratis menjadi bagian dari strategi meningkatkan akses pendidikan secara inklusif.
Menurutnya, Pemprov DKI bersama DPRD tengah mengakselerasi program tersebut agar masyarakat dapat memperoleh layanan pendidikan tanpa terkendala biaya.
“Pendidikan menjadi instrumen penting untuk memutus mata rantai ketidakberuntungan. Karena itu, akses harus diperluas melalui berbagai program seperti KJP dan KJMU,” ungkapnya.
Anggota DPRD DKI Jakarta, Farah Savira, menyoroti masih tingginya persoalan pendidikan di Jakarta, seperti angka putus sekolah, ijazah tertahan, dan rendahnya minat melanjutkan pendidikan.
Ia berharap program sekolah swasta gratis dapat segera terealisasi pada penerimaan siswa baru mendatang.
“Kita ingin memastikan tidak ada lagi anak yang terhambat sekolah karena biaya. Ini harus jadi solusi konkret,” katanya.
Sementara itu, akademisi Ujang Komarudin menekankan pentingnya pendidikan sebagai jalan mobilitas sosial. Ia juga membagikan pengalaman pribadinya dalam memperjuangkan pendidikan melalui beasiswa.
Diskusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong sinergi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat dalam mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas di Jakarta. ***
