MAKASSAR – Suara dari desa-desa di Kabupaten Takalar kini menggema hingga ke tingkat pusat. Sejumlah kepala desa dan lurah dari Kecamatan Polongbangkeng Utara, Polongbangkeng Timur, dan Polongbangkeng Selatan mendatangi kediaman Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Golkar, Hamka B Kady, di Jalan Boulevard, Kecamatan Panakkukang, Makassar.
Kunjungan tersebut menjadi momentum penting bagi para kepala desa untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan pembangunan yang saat ini dirasakan masyarakat di wilayah mereka.
Turut hadir dalam pertemuan itu para camat dari tiga kecamatan, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Takalar, hingga Kabid Bina Marga PUPR Takalar. Kehadiran unsur pemerintah daerah tersebut menunjukkan bahwa persoalan infrastruktur desa kini menjadi perhatian serius lintas sektor.
Jalan Desa Rusak, Aktivitas Warga Terganggu
Dalam dialog yang berlangsung hangat dan terbuka, para kepala desa menyampaikan kondisi infrastruktur desa yang dinilai semakin membutuhkan perhatian pemerintah.
Kerusakan jalan menjadi persoalan utama yang paling banyak dikeluhkan. Beberapa ruas jalan desa disebut mengalami kerusakan cukup parah sehingga menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian.
Saat musim hujan tiba, kondisi jalan semakin sulit dilalui karena genangan air dan lumpur menutupi badan jalan.
Akibatnya, warga harus menghadapi biaya transportasi yang lebih mahal dan waktu tempuh yang lebih lama untuk membawa hasil panen maupun kebutuhan sehari-hari.
“Kalau akses jalan terganggu, ekonomi masyarakat ikut terganggu. Petani yang paling merasakan dampaknya,” ujar salah satu kepala desa.
Selain jalan, kebutuhan pembangunan jembatan gantung juga menjadi usulan prioritas dari sejumlah desa. Warga di beberapa wilayah masih mengalami kesulitan menyeberangi sungai, terutama ketika debit air meningkat.
Kondisi tersebut dinilai berisiko bagi keselamatan masyarakat, khususnya anak sekolah dan petani yang setiap hari melintasi jalur tersebut.
Investigasi Anggaran: Dana Desa Menurun Tajam
Di balik banyaknya kebutuhan pembangunan, para kepala desa mengaku saat ini menghadapi keterbatasan anggaran yang cukup berat.
Mereka menyebut dana desa tahun ini mengalami pengurangan signifikan hingga sekitar 64 persen. Akibatnya, ruang gerak pemerintah desa dalam menjalankan pembangunan menjadi sangat terbatas.
Dengan anggaran yang tersisa sekitar Rp200 juta, pemerintah desa harus membagi kebutuhan untuk operasional pemerintahan, pelayanan masyarakat, hingga pembangunan infrastruktur.
Beberapa program yang sebelumnya telah direncanakan akhirnya belum bisa direalisasikan karena keterbatasan dana.
“Banyak usulan masyarakat yang sebenarnya sudah masuk dalam rencana kerja desa, tetapi belum bisa dijalankan karena kondisi anggaran,” ungkap salah seorang kepala desa.
Situasi ini memunculkan kekhawatiran bahwa pembangunan desa akan berjalan lebih lambat dibanding kebutuhan masyarakat yang terus meningkat setiap tahun.
Hamka B Kady Siap Kawal Kebutuhan Infrastruktur Desa
Mendengar berbagai keluhan tersebut, Hamka B Kady menegaskan komitmennya untuk membantu memperjuangkan kebutuhan masyarakat Takalar, khususnya di sektor infrastruktur.
Sebagai anggota Komisi V DPR RI yang membidangi pembangunan dan infrastruktur, Hamka menilai akses jalan dan jembatan merupakan kebutuhan dasar yang harus menjadi prioritas.
Namun ia juga mengingatkan bahwa seluruh usulan pembangunan harus dilengkapi dengan dokumen administrasi serta perencanaan teknis yang matang agar dapat diproses melalui program pemerintah pusat.
“Semua aspirasi tentu akan diperjuangkan, tetapi mekanismenya harus lengkap. Perencanaan dan administrasi harus disiapkan melalui dinas terkait supaya program bisa berjalan maksimal,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah desa dan pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi agar kebutuhan prioritas masyarakat dapat masuk dalam program pembangunan secara berkelanjutan.
Desa Butuh Perhatian Nyata
Pertemuan antara para kepala desa dan Hamka B Kady menjadi cerminan bahwa desa masih membutuhkan perhatian besar dalam pembangunan infrastruktur dasar.
Bagi masyarakat pedesaan, jalan dan jembatan bukan sekadar proyek fisik, tetapi menjadi akses utama menuju pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi.
Karena itu, para kepala desa berharap pemerintah pusat dapat memberi perhatian lebih terhadap kebutuhan infrastruktur desa, terutama di tengah keterbatasan anggaran yang sedang dihadapi pemerintah desa saat ini.
Mereka optimistis, dengan dukungan DPR RI dan sinergi pemerintah daerah, berbagai kebutuhan pembangunan yang selama ini tertunda dapat segera diwujudkan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Takalar.
