JAKARTA, zonarilis.com– Kabar mengejutkan datang dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut). Gubernur Sherly Tjoanda secara blak-blakan mengakui bahwa kas daerah kini “ludes” hingga tidak mampu menanggung beban gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sampai akhir 2026. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI, Senin (8/6/2026), Sherly mengungkap adanya defisit fiskal yang mencolok; Dana Alokasi Umum (DAU) hanya berada di angka Rp960 miliar, sementara total belanja pegawai membengkak hingga Rp1,1 triliun.
Alih-alih membuang waktu dengan “tur curhat” ke Senayan, Koordinator Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman dalam.siaran tertulisnya pada senin (08/06/26), justru menantang Gubernur untuk membuktikan komitmennya kepada rakyat melalui langkah efisiensi anggaran yang nyata, bukan sekadar keluhan.
Jajang menilai, defisit fiskal bukanlah alasan untuk mengabaikan hak-hak pegawai jika Pemerintah Provinsi memiliki keberanian untuk memangkas pos-pos anggaran yang tidak relevan. “Salah satunya adalah hibah kepada instansi vertikal sebesar Rp11,8 miliar. Instansi tersebut sudah dibiayai penuh oleh APBN, mengapa harus disubsidi lagi dengan uang daerah? Ini sangat mubazir dan menciderai rasa keadilan bagi pegawai yang gajinya terancam,” tegas Jajang.
Lebih jauh, CBA menyoroti “pesta” perjalanan dinas yang sangat membebani APBD. Pada tahun 2026 ini, anggaran perjalanan dinas Pemprov Malut melonjak drastis hingga menyentuh angka Rp120,4 miliar. Jajang menilai angka tersebut sangat fantastis dan berpotensi menjadi “lahan basah” bagi oknum-oknum tertentu di lingkungan pemerintahan.
Sorotan paling tajam diarahkan CBA pada alokasi Rp500 juta yang dikhususkan untuk perjalanan dinas luar negeri Gubernur. Di tengah kondisi kas daerah yang sekarat, Jajang menyentil kebijakan tersebut dengan narasi kritis. “Kas daerah sedang seret, kok malah asyik menganggarkan perjalanan ke luar negeri? Ini sebenarnya mau studi banding untuk rakyat atau malah sekadar agenda bulan madu?” sindir Jajang tajam.
Menurut CBA, pertemuan dengan DPR RI hanya menjadi agenda seremonial yang membuang-buang uang rakyat tanpa hasil konkret. CBA mendesak agar Gubernur segera melakukan refocusing anggaran perjalanan dinas dan kegiatan non-prioritas lainnya. Jika Gubernur tidak mampu memangkas pengeluaran mewah tersebut, maka keluhan mengenai krisis gaji hanya akan dianggap sebagai bualan semata. Rakyat, menurut Jajang, kini menunggu langkah nyata berupa efisiensi, bukan sekadar narasi keprihatinan di hadapan para wakil rakyat yang tak mampu memberikan solusi.(zr).
