JAKARTA, zonarilis.com – Pemerintah resmi meluncurkan PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai BUMN Khusus Ekspor untuk komoditas strategis. Langkah yang ditujukan untuk mengamankan devisa ini menuai kritik tajam dari analis ekonomi-politik senior, Dr. Ichsanuddin Noorsy. Ia menilai, kebijakan single exporter ini hanyalah solusi fungsional-administratif yang gagal menyentuh akar rapuhnya struktur ekonomi nasional.
PT Danantara Sumber Daya Indonesia kini ditetapkan sebagai pintu tunggal (single exporter) bagi komoditas strategis nasional, seperti kelapa sawit, batu bara, hingga besi ferro-alloy. Kebijakan yang diumumkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani ini diklaim sebagai instrumen untuk memberantas praktik under-invoicing dan transfer pricing yang selama ini memicu pelarian Devisa Hasil Ekspor (DHE).
Namun, bagi Dr. Ichsanuddin Noorsy, kebijakan tersebut terlalu simplistik. Ia menyebut pendekatan pemerintah saat ini hanyalah “penyelesaian fungsional” yang sekadar mengejar dolar, namun abai terhadap penyakit sistemik ekonomi Indonesia.
”Ini hanyalah upaya mengumpulkan dolar AS hasil ekspor SDA saja. Namun, akar masalah dan fundamental struktural ekonomi kita tetap dibiarkan tidak tersentuh,” ujar Noorsy dalam keterangan resminya, Rabu (20/5/2026).
Dalam analisis kritisnya, Noorsy membedah enam persoalan fundamental yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah dibandingkan sekadar mengatur administrasi ekspor:
- Defisit Neraca Jasa: Masalah kronis yang terus mendera ketahanan eksternal negara.
- Ketergantungan Impor: Belum adanya kemandirian pada sektor energi, bahan baku, hingga bahan penolong industri.
- Beban Utang & Finansialisasi: Ketergantungan pada Surat Berharga Negara (SBN) yang kian menjerat ruang fiskal.
- Ekonomi Khayalan: Ketergantungan berlebih pada sektor moneter semu (seperti SBI).
- Komersialisasi Sektor Publik: Fenomena Financial Fragility yang melemahkan ketahanan ekonomi rakyat.
- Deindustrialisasi Dini: Melemahnya sektor manufaktur yang mengancam produktivitas domestik jangka panjang.
Noorsy menambahkan, pembentukan BUMN khusus ini akan sia-sia jika pemerintah terus menutup mata terhadap “tujuh kelumpuhan ekonomi” dan “lima penyebab jatuhnya Rupiah”. Menurutnya, kebijakan ekonomi yang diterapkan saat ini belum mampu menjawab realitas ketimpangan sosial-politik di lapangan.
Ia mendesak pemerintah untuk beralih dari sekadar mengelola logistik ekspor menuju langkah berani dalam mereformasi postur industri dan memutus ketergantungan pada dikte asing.
”Pemerintah seharusnya berani melakukan reformasi menyeluruh terhadap struktur industri dan jeratan utang. Saatnya rebut kembali kedaulatan ekonomi-politik bangsa yang selama ini terdikte oleh regulasi, akuntabilitas, dan standarisasi asing,” tegas Noorsy.(zr).
