JAKARTA, zonarilis.com – Jabatan Direktur Utama PT PLN (Persero) yang diemban Darmawan Prasodjo kini tengah diguncang sorotan tajam. Di balik megahnya laporan kekayaan yang mencapai lebih dari Rp110 miliar, PLN justru didera krisis kepercayaan menyusul insiden blackout masif yang melumpuhkan seluruh Pulau Sumatra. Kesenjangan antara angka fantastis harta kekayaan sang Dirut dengan buruknya kualitas pelayanan publik memicu kemarahan berbagai lapisan masyarakat.
Berdasarkan data LHKPN KPK, harta kekayaan Darmawan Prasodjo tercatat menembus angka Rp110.072.697.106. Angka ini mencatatkan tren kenaikan yang konsisten, melonjak sekitar Rp5,6 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Aset tersebut terbagi dalam berbagai instrumen, mulai dari properti senilai Rp40,7 miliar, kas dan setara kas Rp37,9 miliar, surat berharga Rp23,5 miliar, hingga koleksi kendaraan mewah seperti Mercedes Benz GLS 450 dan Toyota Alphard yang totalnya mencapai Rp3,2 miliar.
Kondisi kontras ini memantik kecaman keras dari Ketua Umum Padepokan Hukum Indonesia, Musyanto. Tokoh yang akrab disapa Mus Gaber ini secara pedas menyebut fenomena ini sebagai potret ironis di tubuh BUMN kelistrikan.
“Darmawan terang harta, penduduk satu pulau Sumatra gelap gulita. Sangat tidak elok ketika masyarakat menderita akibat pemadaman listrik total, di sisi lain jajaran pejabat PLN beserta anak dan cucu perusahaan diduga masih berpesta pora menikmati keuntungan proyek-proyek besar,” ujar Mus Gaber dengan nada kesal.
Mus Gaber menilai bahwa manajemen PLN di bawah kendali Darmawan Prasodjo telah gagal memberikan jaminan keamanan energi yang stabil. Ia menyoroti lemahnya pertanggungjawaban moral dan profesi atas rentetan kerugian yang diderita publik, mulai dari lumpuhnya aktivitas ekonomi, kegagalan transaksi bisnis, hingga jatuhnya korban jiwa selama masa pemadaman.
Hingga saat ini, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka atas kelalaian yang menyebabkan blackout massal tersebut. Kondisi ini membuat Mus Gaber menuntut tanggung jawab penuh dari pimpinan PLN.
“Sudah seharusnya Darmawan Prasodjo mundur dari jabatannya. Dewan Komisaris PLN pun jangan tutup mata. Kami menuntut transparansi dan pertanggungjawaban nyata, bukan sekadar diam di tengah kerugian rakyat,” pungkasnya tegas.
Hingga berita ini diturunkan, publik masih menanti langkah konkret dari PT PLN (Persero) untuk memulihkan keandalan sistem kelistrikan sekaligus mempertanggungjawabkan dampak dari kegagalan operasional yang berulang di wilayah Sumatra. Seluruh data mengenai histori pelaporan harta kekayaan ini bersifat terbuka dan dapat diverifikasi langsung melalui portal resmi e-LHKPN KPK.(zr).
