JAKARTA, Zonarilis.com – Praktik penempatan kerabat pejabat di posisi strategis kembali menjadi sorotan tajam. Kali ini, Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyoroti penunjukan Aisyah Zakkiyah—yang disebut-sebut sebagai keponakan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo—sebagai Komisaris PT PP (Persero) Tbk sekaligus Tenaga Ahli Menteri PU.
Uchok menilai, penunjukan ganda ini memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat. Terlebih, isu ini muncul tidak lama setelah polemik surat dinas perjalanan keluarga Menteri PU ke New York, Amerika Serikat, yang sempat ramai diperbincangkan publik.
”Kami meminta penjelasan transparan terkait mekanisme rekrutmen ini. Jika benar terdapat hubungan kekerabatan, dasar kompetensi apa yang digunakan? Publik berhak tahu agar tidak muncul asumsi adanya praktik nepotisme dan konflik kepentingan,” ujar Uchok kepada Zonarilis.com, Jumat (10/7/2026).
CBA menegaskan bahwa setiap posisi strategis di instansi pemerintah maupun BUMN harus melalui seleksi profesional dan berlandaskan pada sistem merit (kompetensi). Praktik yang mengabaikan hal tersebut dinilai dapat menggerus kepercayaan publik terhadap agenda reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Uchok menambahkan, di saat jutaan lulusan baru (fresh graduates) berjuang keras menghadapi ketatnya persaingan dunia kerja, penunjukan kerabat pejabat di posisi prestisius memberikan persepsi negatif.
”Publik menjadi sangat sensitif terhadap isu nepotisme. Kesan bahwa jabatan strategis hanya bisa diakses oleh lingkaran keluarga pejabat sangat mencederai rasa keadilan sosial. Menteri PU sendiri pernah menyatakan akan ‘menyingkirkan’ mereka yang tidak bersih, kini publik menagih komitmen tersebut berlaku pula bagi lingkungan keluarga menteri,” tegas Uchok.
CBA mendorong Kementerian PU untuk segera memberikan klarifikasi resmi guna menepis isu yang berkembang. CBA menekankan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar formalitas, melainkan langkah krusial untuk membuktikan bahwa kementerian berkomitmen dalam memerangi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
”Kami menunggu transparansi dari pihak terkait, termasuk penjelasan mengenai mekanisme pencegahan konflik kepentingan. Jangan biarkan asumsi liar terus berkembang dan merusak marwah pemerintahan,” tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kementerian PU belum memberikan tanggapan resmi terkait sorotan CBA mengenai dugaan nepotisme tersebut. (Zr)
