JAKARTA, zonarilis.com – Pengadaan suvenir berupa kain batik bermotif khas Betawi oleh Sekretariat Daerah (Setda) DKI Jakarta melalui Biro Kepala Daerah kembali menuai kontroversi. Pengamat anggaran dari Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyoroti adanya lonjakan harga yang dinilai tidak rasional dan mencurigakan dalam pengadaan suvenir rutin tersebut.
Dalam keterangan persnya pada Jumat (19/06/26), Uchok mengungkapkan adanya disparitas harga yang sangat mencolok pada pengadaan kain batik di lingkungan Setda DKI Jakarta selama dua tahun terakhir. Berdasarkan data CBA, pada tahun 2026 saja, Setda DKI melalui Biro Kepala Daerah menggelontorkan anggaran hingga Rp686 juta untuk memborong 240 lembar kain batik. Artinya, rata-rata harga per lembar kain tersebut mencapai Rp2,85 juta.
Angka ini dinilai sangat fantastis jika dibandingkan dengan data pengadaan pada tahun 2025. Saat itu, Biro Kepala Daerah sempat melakukan dua kali pengadaan dengan selisih harga yang sangat jauh. Pertama, pengadaan 142 lembar kain batik dengan alokasi Rp49 juta, atau sekitar Rp350 ribu per lembar. Namun, pada pengadaan kedua, Pemprov DKI memborong 50 lembar kain batik dengan nilai Rp146 juta, yang berarti harga per lembarnya melonjak menjadi Rp2,9 juta.
Uchok Sky Khadafi mengkritik tajam inkonsistensi harga tersebut. Menurutnya, harga pada pengadaan pertama tahun 2025 masih berada dalam batas kewajaran, namun lonjakan harga pada pengadaan berikutnya menjadi sangat aneh.
”Harga Rp350 ribu masih terbilang waras dan diterima akal sehat. Namun, untuk harga Rp2,9 juta per lembar, ini mulai terasa tidak masuk akal. Apakah benang atau pewarnaannya sudah dicampur emas?” sindir Uchok.
Lebih lanjut, ia membandingkan nilai tersebut dengan harga kebutuhan riil di masyarakat, di mana nominal Rp2,9 juta hampir setara dengan harga satu unit sepeda motor baru atau biaya sewa rumah kontrakan selama satu tahun.
CBA mendesak Pemprov DKI Jakarta agar lebih transparan dan efisien dalam mengelola anggaran publik. Uchok menegaskan bahwa pelestarian budaya Betawi tidak boleh dijadikan tameng untuk melakukan penggelembungan anggaran (markup) yang membebani keuangan daerah.
”Budaya Betawi memang mulia, tapi jangan sampai dijadikan alasan untuk membengkakkan angka anggaran yang membuat rakyat biasa hanya bisa geleng-geleng kepala,” pungkas Uchok. (Zr).
#ZonaRilis #DKIJakarta #CBA #TransparansiAnggaran #UchokSkyKhadafi #BatikBetawi #PemprovDKI #AnggaranPublik #Jakarta #AuditAnggaran
