JAKARTA, Zonarilis.com – Mahasiswa Muda Transparansi (MMT) ABID ZAHID FADHILLAH, menilai insiden rusaknya Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Kapten P. Tendean, Jakarta Selatan, setelah tertabrak truk pengangkut alat berat menjadi peringatan keras bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi sistem pengawasan infrastruktur publik secara menyeluruh. Peristiwa yang menyebabkan gangguan lalu lintas dan operasional transportasi umum tersebut dinilai tidak boleh dipandang sebagai sekadar kecelakaan lalu lintas, melainkan cerminan pentingnya tata kelola infrastruktur yang lebih baik.
Ketua Umum Mahasiswa Muda Transparansi (MMT), Abid Zahid Fadhillah, S.Pd. menegaskan bahwa insiden tersebut membuka pertanyaan besar mengenai efektivitas pengawasan terhadap aset publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Insiden JPO Tendean membuka borok pengawasan infrastruktur di Jakarta. Pemerintah tidak boleh hanya fokus pada perbaikan fisik, tetapi juga harus berani mengaudit secara menyeluruh sistem pengawasan, pemeliharaan, serta mitigasi risiko yang selama ini diterapkan oleh Dinas Bina Marga. Keselamatan masyarakat tidak boleh dipertaruhkan karena lemahnya tata kelola,” tegas Abid.
MMT menilai audit harus mencakup seluruh aspek, mulai dari proses perencanaan, pembangunan, inspeksi berkala, pemeliharaan, hingga efektivitas perlindungan terhadap JPO yang berada di jalur kendaraan bertonase besar. Selain itu, evaluasi juga harus menyasar koordinasi lintas instansi, termasuk pengawasan terhadap kendaraan over dimension dan over loading (ODOL), efektivitas rambu pembatas tinggi kendaraan, serta langkah antisipatif untuk mencegah insiden serupa.
Menurut MMT, kejadian tersebut seharusnya menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pembenahan sistem, bukan sekadar memperbaiki infrastruktur yang rusak. Audit yang dilakukan pun harus bersifat independen, objektif, dan hasilnya dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.
“Audit jangan dijadikan formalitas untuk meredam kritik publik. Jika ditemukan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan maupun pemeliharaan, pemerintah harus berani melakukan evaluasi menyeluruh dan menindaklanjuti setiap temuan secara terbuka. Kepercayaan masyarakat hanya bisa dibangun melalui transparansi dan keberanian melakukan pembenahan,” lanjutnya.
MMT juga mengingatkan bahwa Jakarta memiliki ratusan aset infrastruktur publik yang setiap hari digunakan masyarakat. Karena itu, pendekatan reaktif setelah terjadi insiden harus diubah menjadi sistem pengawasan yang preventif dan berbasis mitigasi risiko.
Sebagai organisasi kepemudaan yang berkomitmen mengawal tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, MMT mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera membentuk tim audit lintas sektor yang melibatkan unsur akademisi, profesional konstruksi, dan lembaga pengawas independen. Langkah tersebut dinilai penting agar evaluasi tidak berhenti pada penanganan insiden semata, tetapi menjadi dasar pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengelolaan infrastruktur publik di ibu kota.
“Jangan menunggu jatuhnya korban jiwa baru pemerintah bertindak serius. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan. Audit menyeluruh terhadap Dinas Bina Marga adalah langkah awal untuk memastikan seluruh infrastruktur publik di Jakarta benar-benar aman, layak, dan dikelola secara profesional,” tutup Abid Zahid Fadhillah, (zr)
