Jakarta, zonarilis.com— Kepemimpinan Gloria Febriani sebagai Kepala Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) VII DKI Jakarta baru berjalan dua bulan, namun sudah berada di ujung tanduk. Alih-alih merangkul masyarakat kecil, gaya kepemimpinannya justru dinilai tertutup, arogan, dan jauh dari sentuhan kemanusiaan.
Ketegangan ini bermula ketika para penghuni rusun berinisiatif untuk membuka ruang dialog terkait masalah tunggakan sewa. Perlu dicatat, sekitar 65 persen warga saat ini terjerat masalah keuangan akibat beratnya beban ekonomi. Sayangnya, iktikad baik warga untuk mencari jalan keluar justru direspons dengan tembok tebal birokrasi dan tindakan sewenang-wenang.
Alih-alih menawarkan restrukturisasi pembayaran atau solusi bijak, Gloria justru diduga melayangkan ancaman pengusiran secara paksa. Warga diberi ultimatum ekstrem untuk melunasi seluruh tunggakan dalam kurun waktu tujuh hari, atau terpaksa menghadapi kenyataan pahit diusir dari tempat tinggal mereka.
”Seharusnya Gloria punya solusi terhadap para warga yang masih menunggak dan belum mampu membayar biaya sewa, bukan melakukan pengusiran paksa bahkan mengancam warga untuk melunasi biaya sewa dalam waktu 7 hari jika tidak maka warga diharuskan agar angkat kaki dari hunian rusun.”
— Rahmat Himran, S.H. (Kuasa Hukum Warga Rusun), selasa(28/07/26).
Menanggapi tindakan yang dinilai mencederai keadilan sosial bagi masyarakat kecil ini, Rahmat Himran melayangkan desakan keras kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat serta Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Ia menuntut agar kinerja Gloria segera dievaluasi total dan dicopot dari jabatannya.
Sebagai bentuk akumulasi kemarahan atas kebijakan yang dinilai menindas tersebut, perwakilan aliansi warga rusun se-DKI Jakarta memastikan akan turun ke jalan. Mereka berencana menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Balai Kota DKI Jakarta guna menuntut keadilan serta perlindungan hak asasi bagi para penghuni rusunawa.(zr)
