JAKARTA, Zonarilis.com – Center For Budget Analysis (CBA) menekankan pentingnya transparansi publik dalam tata kelola aset daerah, khususnya pada perusahaan di mana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memiliki penyertaan modal signifikan. Hal ini bertujuan agar kontribusi perusahaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap terjaga secara optimal dan terukur.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (10/05/26), memberikan tinjauan edukatif mengenai adanya perbedaan tren antara performa laba bersih dengan realisasi dividen PT Delta Djakarta Tbk pada periode 2024–2025.
Uchok memaparkan bahwa masyarakat perlu memahami bagaimana sebuah perusahaan menyetorkan keuntungan ke kas daerah. Berdasarkan data keuangan yang dicermati, terdapat anomali rasio yang memerlukan penjelasan lebih lanjut:
- Tahun Buku 2024: Di tengah perolehan laba bersih sebesar Rp136,5 miliar, total dividen yang dibayarkan justru melampaui laba, yakni sebesar Rp224,9 miliar. Hal ini memberikan kontribusi ke kas daerah DKI Jakarta sebesar Rp59 miliar.
- Tahun Buku 2025: Sebaliknya, saat perusahaan berhasil meningkatkan laba bersih menjadi Rp149,9 miliar, total dividen yang dibagikan justru turun menjadi Rp137,7 miliar. Kondisi ini mengakibatkan setoran untuk kas daerah ikut merosot ke angka Rp36,1 miliar.
”Secara edukatif, kita perlu mempertanyakan dasar kebijakan korporasi ini. Mengapa kontribusi ke daerah justru menurun signifikan saat perusahaan sedang dalam tren pertumbuhan laba? Penjelasan mengenai cadangan laba ditahan atau strategi investasi perusahaan perlu dibuka secara transparan kepada publik sebagai pemilik saham melalui Pemprov DKI,” jelas Uchok.
Sebagai pemegang 210.200.700 lembar saham (26,25%), Pemprov DKI memiliki peran strategis dalam memastikan setiap keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) berpihak pada kepentingan warga Jakarta. Produk-produk global seperti Anker, San Miguel, dan Carlsberg yang diproduksi oleh perseroan harus mampu memberikan nilai tambah yang konsisten bagi pembangunan kota.
Menutup keterangannya, CBA mendorong Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta untuk menjalankan fungsi pemantauan sebagai bentuk mitigasi risiko hukum dan pengawalan aset negara.
”Kami berharap Kejati DKI Jakarta dapat memberikan pendampingan hukum untuk memastikan bahwa mekanisme pembagian laba ini telah memenuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Langkah ini adalah bagian dari kontrol sosial yang sopan namun tegas, demi memastikan hak-hak ekonomi warga Jakarta tidak tereduksi oleh kebijakan finansial yang kurang transparan,” pungkas Uchok.(ZR).
