RIAU – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Hj. Siti Aisyah, menjadi penjamin dalam penangguhan penahanan Indra, mantan Kepala Desa Sungai Raya, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau.
Penangguhan penahanan tersebut telah dikabulkan sehingga Indra kini dapat kembali berkumpul bersama keluarganya. Meski demikian, penangguhan penahanan bukan berarti proses hukum terhadap yang bersangkutan dihentikan. Indra tetap wajib mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan serta memenuhi setiap panggilan aparat penegak hukum selama proses perkara berlangsung.
Siti Aisyah menegaskan bahwa kesediaannya menjadi penjamin merupakan bentuk kepedulian terhadap hak-hak warga negara dan sama sekali bukan bentuk intervensi terhadap proses penegakan hukum. Ia menyerahkan sepenuhnya proses penanganan perkara kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Siti Aisyah, proses penegakan hukum harus berjalan secara profesional, objektif dan transparan. Pada saat yang sama, setiap orang yang sedang berhadapan dengan hukum tetap memiliki hak yang harus dihormati dan dilindungi.
Ia menilai prinsip tersebut menjadi bagian penting dalam membangun sistem penegakan hukum yang berkeadilan. Aparat penegak hukum harus dapat bekerja secara independen berdasarkan fakta, alat bukti dan ketentuan hukum, sementara masyarakat juga perlu memberikan ruang agar proses hukum dapat berlangsung tanpa tekanan maupun penghakiman sebelum adanya keputusan pengadilan.
Dalam perkara Indra, Siti Aisyah juga mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Menurutnya, status seseorang yang sedang menjalani proses hukum tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa yang bersangkutan telah terbukti bersalah.
Karena itu, ia meminta seluruh pihak agar tidak menggiring opini publik yang dapat mendahului proses pemeriksaan maupun keputusan hukum. Setiap fakta dan bukti harus diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku sehingga perkara dapat diselesaikan secara objektif dan adil.
“Yang paling penting adalah proses hukum tetap berjalan sesuai ketentuan. Jangan sampai opini publik mendahului proses dan keputusan hukum. Kita harus menghormati asas praduga tak bersalah,” tegas Siti Aisyah.
Ia juga meminta Indra untuk tetap kooperatif selama menjalani proses hukum. Status penangguhan penahanan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, termasuk memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dan menghadiri setiap panggilan aparat penegak hukum.
Siti Aisyah berharap Indra dapat mengikuti seluruh tahapan proses hukum dengan tertib serta tidak melakukan tindakan yang dapat menghambat proses penanganan perkara. Menurutnya, sikap kooperatif merupakan bagian penting dari penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan.
Di sisi lain, Siti Aisyah mendorong aparat penegak hukum agar terus menjalankan penanganan perkara secara profesional, transparan dan objektif. Ia berharap seluruh tahapan pemeriksaan dilakukan berdasarkan fakta serta ketentuan hukum yang berlaku, tanpa dipengaruhi kepentingan maupun tekanan dari pihak mana pun.
Sebagai anggota Komisi III DPR RI, Siti Aisyah menilai kepercayaan publik terhadap penegakan hukum harus terus dijaga. Karena itu, setiap proses hukum harus memberikan kepastian sekaligus rasa keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi mengenai perkara tersebut. Perkembangan kasus sebaiknya disikapi berdasarkan informasi resmi dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, penyebaran informasi yang belum terbukti kebenarannya berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru dan bahkan dapat merugikan pihak-pihak yang sedang menjalani proses hukum.
Siti Aisyah menegaskan bahwa dirinya tidak berada pada posisi untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang dalam sebuah perkara. Kewenangan tersebut sepenuhnya berada dalam mekanisme penegakan hukum dan lembaga peradilan sesuai tahapan yang berlaku.
Karena itu, ia meminta semua pihak menahan diri dan memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan tugasnya secara profesional. Masyarakat juga diharapkan menghormati proses hukum hingga nantinya terdapat keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
Penangguhan penahanan terhadap Indra, menurut Siti Aisyah, harus dipahami dalam kerangka hukum yang berlaku. Indra dapat kembali bersama keluarga, namun tetap memiliki kewajiban untuk mengikuti proses hukum dan memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan.
Langkah Siti Aisyah menjadi penjamin juga disebut sebagai bentuk komitmennya terhadap perlindungan hak warga negara sekaligus penghormatan terhadap proses hukum. Ia menegaskan bahwa kepedulian terhadap hak seseorang tidak boleh dipertentangkan dengan penegakan hukum.
“Hukum harus tetap berjalan, tetapi hak-hak warga negara juga harus dihormati. Kita serahkan prosesnya kepada aparat penegak hukum agar berjalan secara profesional, objektif dan transparan,” ujarnya.
Siti Aisyah berharap perkara tersebut dapat diproses secara terbuka dan sesuai aturan sehingga seluruh pihak memperoleh kepastian hukum. Ia juga menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penegakan hukum yang berkeadilan tanpa mengurangi independensi serta kewenangan aparat penegak hukum.
Dengan dikabulkannya penangguhan penahanan, Indra kini dapat menjalani aktivitas bersama keluarganya sembari tetap mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung. Seluruh pihak diharapkan menghormati tahapan tersebut dan tidak mengambil kesimpulan sebelum adanya keputusan hukum yang berkekuatan tetap.
Bagi Siti Aisyah, prinsip yang harus dijaga bersama adalah memastikan hukum tetap ditegakkan, hak setiap warga negara tetap dihormati, dan seluruh proses berjalan berdasarkan fakta, bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.
