JAKARTA, zonarilis.com – PT PLN (Persero) tengah menjadi sorotan publik. Di tengah keluhan masyarakat terkait gangguan pasokan listrik yang kian intens di berbagai daerah, perusahaan setrum negara ini justru mencatatkan lonjakan utang yang fantastis. Kondisi ini memicu desakan dari Center for Budget Analysis (CBA) agar Presiden Prabowo Subianto segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan keuangan, beban utang PLN terus mengalami kenaikan drastis. Pada 2024, utang PLN tercatat sebesar Rp736,4 triliun. Namun, pada 2025, angka tersebut melonjak menjadi Rp804,2 triliun.
”Dalam satu tahun saja, utang PLN membengkak hingga Rp67,7 triliun. Ini angka yang sangat mengkhawatirkan bagi kesehatan keuangan sebuah BUMN,” ujar Uchok dalam keterangan tertulisnya, Senin (25/5/2026).
Komposisi Utang PLN (2025):
- Obligasi dan Sukuk Ijarah: Rp325,1 triliun.
- Utang Bank: Rp284 triliun.
Uchok menyoroti pergeseran tren utang tersebut, di mana ketergantungan terhadap pinjaman perbankan semakin meningkat. Menurutnya, fenomena ini ironis karena tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan listrik kepada masyarakat.
”Kita melihat pola yang tidak sehat. Utang perbankan melesat tajam, namun di saat yang sama, aliran listrik justru sering mengalami gangguan. Bagi kami, ini adalah bukti nyata kegagalan manajerial,” tegasnya.
Lebih lanjut, Uchok menilai Darmawan Prasodjo sudah tidak layak lagi dipertahankan di kursi jabatan Direktur Utama. Ia berharap Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas untuk melakukan pergantian pimpinan di tubuh PLN.
”Logikanya sederhana, kalau utang naik terus tapi listrik malah sering padam, untuk apa mempertahankan seorang pemimpin yang hanya hebat menumpuk utang, tapi gagal menjaga hal paling mendasar: memastikan lampu tetap menyala di rumah masyarakat?” pungkas Uchok.
CBA berharap, isu ini menjadi perhatian serius pemerintah agar PLN dapat dikelola oleh sosok yang memiliki kompetensi lebih baik dalam menjaga efisiensi keuangan sekaligus menjamin keandalan energi nasional.(zr).
