JAKARTA, Zonarilis.com – Rencana penyesuaian tarif BPJS Kesehatan untuk seluruh kelas kepesertaan per Mei 2026 memicu reaksi keras dari elemen sipil. KATA Konsumen Merah Putih mengingatkan pemerintah bahwa kebijakan tersebut berpotensi menjadi “bola panas” jika diputuskan tanpa sensitivitas terhadap krisis biaya hidup (cost of living crisis) yang tengah melanda masyarakat.
Organisasi ini menilai, BPJS Kesehatan bukan sekadar entitas bisnis yang mengejar keseimbangan neraca, melainkan instrumen negara dalam menjamin hak konstitusional warga negara atas kesehatan.
Direktur KATA Konsumen Merah Putih, Oktoryandi, menyoroti adanya gap antara kebijakan di atas kertas dengan realita di lapangan. Menurutnya, menaikkan iuran saat harga komoditas pokok melambung adalah langkah yang berisiko tinggi.
“Jangan sampai demi menyelamatkan finansial BPJS, kita justru mengorbankan finansial keluarga Indonesia. Banyak konsumen kita saat ini berada di ambang batas; sedikit saja ada guncangan biaya, mereka bisa jatuh miskin. Kami menuntut agar besaran kenaikan ini dihitung ulang berdasarkan indeks daya beli riil, bukan sekadar hitungan matematis aktuaria semata,” tegas Oktoryandi pada Jum’at (15/05/26).
Guna meminimalisir dampak sosial, KATA Konsumen Merah Putih mengajukan Mandat Empat Pilar yang harus dipenuhi sebelum tarif baru diberlakukan Pemerintah wajib memaparkan kepada publik secara detail ke mana larinya dana selama ini dan mengapa kenaikan menjadi satu-satunya jalan keluar, Menolak kenaikan drastis. Penyesuaian harus bersifat moderat dan diberikan tenggang waktu bagi masyarakat untuk menata ulang anggaran rumah tangga mereka, Kenaikan iuran adalah kontrak sosial. Jika rakyat membayar lebih, maka antrean panjang, kelangkaan kamar, dan keterbatasan obat harus segera dihapuskan dari sistem pelayanan dan dapat Memperkuat jaring pengaman bagi kelompok prasejahtera agar tidak ada fenomena “peserta menunggak massal” akibat ketidakmampuan bayar.
KATA Konsumen Merah Putih berkomitmen untuk terus mengawal isu ini hingga ke meja perundingan. Oktoryandi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kritis terhadap kebijakan yang menyentuh “dompet” dan “kesehatan” secara bersamaan ini.
”Kesehatan adalah hak, bukan barang mewah. Kami siap membuka ruang dialog terbuka dengan pembuat kebijakan agar suara konsumen tidak hanya berakhir di kotak saran, tapi menjadi basis pengambilan keputusan,” pungkasnya.
KAta Konsumen Merah Putih meruoakan Lembaga perlindungan konsumen independen yang berdedikasi mengawasi kebijakan publik dan memastikan pemenuhan hak-hak konsumen di Indonesia secara adil dan transparan.(zr).
