BALI, Zonarilis.com – Rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) XVIII BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang berlangsung di Bali diwarnai aksi dramatis. Tiga Calon Ketua Umum (Caketum) BPP HIPMI secara kompak memutuskan walkout dari arena debat kedua yang digelar di Ballroom Merusaka Nusa Dua, Sabtu (23/5/2026).
Ketiga kandidat tersebut, yakni Reynaldo Bryan, Afifuddin Kalla, dan Anthony Leong, mengambil sikap tegas tersebut sebagai bentuk protes terhadap mekanisme penetapan Bandar Lampung sebagai tuan rumah Munas XVIII HIPMI 2026. Mereka menilai proses pengambilan keputusan tersebut sarat akan ketidaknetralan dan menimbulkan persepsi keberpihakan yang mencederai marwah organisasi.
Dalam keterangan resminya, para kandidat menegaskan bahwa aksi walkout ini bukan sekadar tindakan emosional, melainkan sikap nyata untuk menuntut integritas dalam setiap tahapan Munas.
”Kami tidak bisa membiarkan proses organisasi yang seharusnya demokratis, terbuka, dan adil, justru ternodai oleh keputusan yang terkesan sudah diatur. Polemik penetapan lokasi Munas ini adalah cerminan dari persoalan fundamental mengenai netralitas yang selama ini kami suarakan,” ujar perwakilan kandidat.
Ketiga Caketum tersebut menilai bahwa penetapan tuan rumah yang dilakukan tanpa mengakomodasi aspirasi dan prosedur yang transparan telah menciptakan ketimpangan level playing field bagi para calon. Mereka khawatir, jika dibiarkan, praktik-praktik seperti ini akan mengikis kepercayaan anggota terhadap kepemimpinan HIPMI ke depan.
”HIPMI adalah rumah bagi pengusaha muda yang menjunjung tinggi profesionalisme. Kami menuntut transparansi penuh dan evaluasi mendalam atas keputusan penetapan tuan rumah. Jika integritas saja tidak bisa dijaga di awal, bagaimana kita bisa berbicara mengenai visi besar organisasi?” tegas mereka.
Aksi walkout yang dilakukan sesaat sebelum sesi terakhir debat ini menjadi puncak ketegangan yang sebelumnya memang telah terasa di internal organisasi. Dengan langkah ini, Reynaldo Bryan, Afifuddin Kalla, dan Anthony Leong berharap para pemangku kebijakan di BPP HIPMI segera merespons tuntutan mereka demi mengembalikan marwah demokrasi dalam pemilihan ketua umum yang sehat dan bermartabat.
Hingga rilis ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak panitia penyelenggara Munas maupun pihak terkait mengenai tuntutan yang diajukan oleh ketiga kandidat tersebut.(Red).
