JAKARTA, ZONARILIS.COM – Kebijakan pemerintah terkait penghapusan tantiem bagi direksi dan komisaris BUMN diduga kuat hanya menjadi pajangan retorika politik. Center for Budget Analysis (CBA) menuding janji Presiden Prabowo Subianto dan Kepala Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, soal efisiensi BUMN hanyalah “omon-omon” setelah mengungkap fakta mencengangkan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Di saat pemerintah berkoar soal pengetatan anggaran dan penghapusan bonus bagi elit BUMN, BRI justru nekat tetap menggelontorkan ratusan miliar rupiah sebagai tantiem di tahun 2025.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menyebut praktik ini sebagai tamparan keras bagi kredibilitas pemerintah. Menurut data laporan keuangan BRI 2025, perusahaan tersebut tetap membayarkan hak “ekstra” bagi para petingginya, yakni:
- Tantiem Direksi: Rp181 miliar.
- Tantiem Dewan Komisaris: Rp12,4 miliar.
Bukan hanya itu, “pesta” anggaran di tubuh BRI semakin terlihat nyata dengan adanya alokasi gaji dan tunjangan direksi sebesar Rp240,8 miliar, gaji dan tunjangan komisaris sebesar Rp80,2 miliar, serta bonus insentif manajemen kunci yang menembus Rp396,3 miliar.
”Angkanya membuat rakyat pusing menghitung jumlah nol-nya. Ini adalah bukti nyata bahwa instruksi pemerintah tidak lebih dari sekadar angin lalu bagi manajemen BRI,” ujar Uchok dengan nada geram, Kamis (28/5/2026).
Uchok secara tajam menuding Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, telah melakukan pembangkangan terstruktur. Ia menilai manajemen BRI merasa “kebal” terhadap instruksi Presiden dan Danantara, seolah-olah aturan efisiensi hanya berlaku untuk BUMN yang tidak berdaya, bukan untuk perbankan raksasa seperti BRI.
”Gaya kepemimpinan di BRI ini sangat unik; mengangguk di depan atasan, namun diam-diam menjalankan agenda sendiri. Yang menjadi pertanyaan besar: Mengapa tidak ada teguran? Mengapa pembangkangan seterang ini dibiarkan begitu saja?” tegas Uchok.
Kebijakan penghapusan tantiem yang disampaikan Rosan Perkasa Roeslani dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI pada Agustus 2025 lalu kini diuji nyalinya. Jika pemerintah membiarkan BRI terus “kucing-kucingan” dengan aturan, maka narasi reformasi BUMN yang dibangun pemerintah akan kehilangan taringnya dan dianggap tidak serius.
CBA mendesak agar Danantara segera mengambil tindakan tegas. Jika tidak, maka wacana efisiensi BUMN hanyalah upaya pembohongan publik untuk menutupi kenyataan bahwa elit BUMN masih menikmati “kemewahan” di tengah kesulitan ekonomi rakyat.
”Kalau arahan Presiden saja bisa diabaikan, maka ke depan jangan harap ada efisiensi di BUMN. BRI seolah mengirim pesan kepada pemerintah bahwa mereka berada di atas aturan,” pungkas Uchok.(zr).
