Rabu, Oktober 7, 2026

Anggaran Pakaian Dinas Papua Melonjak, CBA: ASN Berpakaian Mewah, Infrastruktur Dasar Terabaikan

NasionalDaerahAnggaran Pakaian Dinas Papua Melonjak, CBA: ASN Berpakaian Mewah, Infrastruktur Dasar Terabaikan

JAKARTA, zonarilis.com – Praktik pengelolaan anggaran di sejumlah pemerintah provinsi di tanah Papua tengah menjadi sorotan tajam. Center for Budget Analysis (CBA) menemukan adanya pola belanja yang janggal dan terkesan mewah dalam pos pengadaan pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Alokasi dana miliaran rupiah yang digelontorkan dinilai tidak relevan dengan kebutuhan dasar masyarakat yang masih mendesak.

​Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menilai pengadaan pakaian dinas di wilayah tersebut tidak wajar. Kejanggalan utama terletak pada ketiadaan transparansi mengenai volume barang.

​”Anggaran pakaian dinas di seluruh provinsi se-Papua sangat aneh. Instansi pemerintah diduga menutup rapat berapa sebenarnya jumlah stel pakaian yang dibeli. Dengan anggaran miliaran, seharusnya ada keterbukaan agar publik tidak bertanya-tanya, apakah kainnya terbuat dari benang emas?” ujar Uchok Sky dalam keterangannya.

BACA JUGA :  KPK Ditantang Periksa Aliran Dana Golf Rp696 Juta Bank Mandiri, CBA: Duit Nasabah Buat Networking atau Flexing?

​Catatan Alokasi Anggaran (Pusat Sorotan CBA):

  • ​Tahun 2025: Provinsi Papua Tengah menjadi “juara” pemborosan dengan nilai Rp9,4 miliar, disusul Papua Barat (Rp4,3 miliar), Papua Selatan (Rp3,5 miliar), Provinsi Papua (Rp3,3 miliar), Papua Barat Daya (Rp2,2 miliar), dan Papua Pegunungan (Rp727,5 juta).
  • ​Tahun 2026: Tren fantastis terus berlanjut. Provinsi Papua Tengah kembali di urutan pertama dengan Rp4,9 miliar, diikuti Provinsi Papua (Rp3 miliar), Papua Barat (Rp2,76 miliar), Papua Barat Daya (Rp2,74 miliar), Papua Pegunungan (Rp1,5 miliar), dan Papua Selatan (Rp964,6 juta).

Merespons temuan tersebut, CBA secara resmi mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh. Uchok menegaskan bahwa aparat penegak hukum perlu memeriksa apakah ada potensi kerugian negara atau sekadar praktik penghamburan anggaran yang tidak berdasar.

BACA JUGA :  Kriminalitas Jalanan Meningkat, Ongen Sangaji Dorong Satpol PP Punya Mabes

​”Kejagung harus membuka penyelidikan. Kami berharap anggaran besar ini dikoreksi dan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur layanan dasar yang lebih berdampak langsung bagi rakyat di Bumi Cenderawasih, bukan justru habis untuk kemewahan seragam,” pungkasnya.(zr).

spot_img

Simak Konten Lainnya :

Terbaru

Check out other tags:

spot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Berita Populer