Jakarta – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi sorotan nasional seiring meningkatnya jumlah titik api di sejumlah wilayah Indonesia menjelang puncak musim kemarau 2026. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran akan terulangnya bencana kabut asap yang selama bertahun-tahun menjadi persoalan serius bagi kesehatan masyarakat, lingkungan, dan perekonomian daerah. Di tengah situasi yang semakin mengkhawatirkan, Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah mengambil langkah luar biasa guna mencegah meluasnya karhutla serta memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat yang terdampak.
Daniel Johan menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada upaya pemadaman setelah kebakaran terjadi. Menurutnya, pemerintah harus memperkuat langkah pencegahan, mitigasi, dan deteksi dini agar kebakaran tidak berkembang menjadi bencana yang lebih besar. Ia mengingatkan bahwa pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan kabut asap tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengganggu aktivitas pendidikan, kesehatan, transportasi, hingga perekonomian masyarakat.
Data yang dihimpun dari berbagai instansi menunjukkan luas lahan yang terbakar di sejumlah provinsi terus bertambah. Di Riau, ribuan hektare lahan dilaporkan mengalami kebakaran sejak awal tahun. Sementara itu, sejumlah wilayah di Kalimantan juga mulai menghadapi peningkatan risiko akibat musim kemarau yang diperkirakan lebih panjang dan lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini membuat pemerintah daerah menetapkan status siaga untuk mengantisipasi potensi meluasnya karhutla.
Daniel Johan menilai bahwa ancaman terbesar dari karhutla bukan hanya api yang membakar hutan dan lahan, melainkan dampak lanjutan berupa kabut asap yang dapat mengancam jutaan warga. Ia mengingatkan bahwa kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan masyarakat dengan penyakit pernapasan menjadi pihak yang paling merasakan dampak buruk kualitas udara akibat kebakaran hutan.
Menurut Daniel, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan penanganan karhutla. Pemerintah diminta memastikan fasilitas kesehatan siap menghadapi kemungkinan peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan penyakit lainnya yang dipicu oleh paparan asap. Selain itu, distribusi masker, obat-obatan, serta layanan kesehatan bergerak perlu dipersiapkan sejak dini sebelum situasi memburuk.
Politisi Fraksi PKB tersebut juga menyoroti pentingnya pengelolaan lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu sumber utama kebakaran besar di Indonesia. Ia mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat sistem tata kelola air, membangun sekat kanal, serta melakukan restorasi kawasan gambut guna menjaga kelembapan tanah selama musim kemarau. Langkah tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan operasi pemadaman ketika api sudah terlanjur meluas.
Selain persoalan lingkungan dan kesehatan, Daniel Johan menekankan bahwa karhutla memiliki dampak ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat. Ketika kabut asap menyelimuti suatu daerah, aktivitas perdagangan, transportasi, pendidikan, dan usaha mikro sering kali terhenti. Banyak pekerja harian kehilangan penghasilan karena aktivitas ekonomi menurun drastis. Tidak sedikit pula pelaku usaha kecil yang terpaksa menutup usahanya akibat rendahnya mobilitas masyarakat dan terganggunya distribusi barang.
Karena itu, Daniel meminta pemerintah menyiapkan skema perlindungan sosial yang dapat membantu masyarakat terdampak. Bantuan tunai, program padat karya, serta dukungan terhadap pelaku usaha kecil dinilai penting untuk menjaga ketahanan ekonomi masyarakat selama masa darurat karhutla. Ia menegaskan bahwa negara harus hadir memberikan perlindungan nyata ketika masyarakat kehilangan sumber pendapatan akibat bencana lingkungan.
Dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan, Daniel Johan juga mengusulkan adanya sistem informasi publik yang lebih transparan dan mudah diakses. Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan informasi harian mengenai titik api, arah angin, tingkat kualitas udara, serta rekomendasi aktivitas yang aman dilakukan. Ketersediaan data yang akurat hingga tingkat kecamatan diyakini dapat membantu masyarakat mengambil langkah antisipatif dan mengurangi risiko kesehatan akibat paparan asap.
Lebih jauh, Daniel menilai bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan teknis dan penegakan hukum. Ia mendorong pemerintah memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya pembakaran lahan serta pentingnya menjaga lingkungan. Pelibatan tokoh adat, tokoh agama, dan pemimpin masyarakat lokal dianggap sebagai strategi efektif untuk membangun kesadaran kolektif dalam mencegah terjadinya kebakaran.
Menurut Daniel Johan, persoalan karhutla merupakan ujian nyata bagi kemampuan negara dalam melindungi rakyatnya. Ia mengingatkan bahwa udara bersih merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin oleh pemerintah. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha, maupun masyarakat harus bekerja sama menghadapi ancaman yang berpotensi kembali meluas pada musim kemarau tahun ini.
Dengan puncak kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus 2026, Daniel Johan meminta seluruh pihak tidak lengah dan segera mengambil langkah konkret. Ia menegaskan bahwa keberhasilan penanganan karhutla tidak hanya diukur dari berapa banyak titik api yang berhasil dipadamkan, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu mencegah terjadinya bencana, melindungi kesehatan masyarakat, menjaga aktivitas ekonomi, dan memastikan jutaan warga tidak kembali menjadi korban kabut asap yang berulang dari tahun ke tahun.
